Berita

Irman Gusman

Hukum

KPK Butuh Pencitraan Yang Tak Berisiko Besar, Irman Gusman Tumbalnya?

SABTU, 17 SEPTEMBER 2016 | 20:59 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Penangkapan dan penetapan Ketua DPD RI Irman Gusman sebagai tersangka kasus suap impor gula memantik spekulasi baru.

Dikabarkan KPK memang membutuhkan pencitraan di tengah anjloknya 'nama baik' lembaga anti rasuah tersebut.

Pasalnya, sejumlah kasus besar belakangan ini mangkrak. Seperti kasus RS Sumber Waras dan reklamasi teluk Jakarta. Bahkan, penanganan kasus Century dan BLBI juga mau dihentikan. Belum lagi kasus-kasus lainnya.


"Jadi KPK perlu kasus yang beritanya besar tapi risiko politiknya rendah untuk pencitraan KPK," begitu antara lain bunyi sebuah informasi yang beredar di jejaring media sosial.

Irman dinilai merupakan orang yang tepat untuk tujuan tersebut. Pasalnya, senator asal Sumatera Barat itu sedang bermasalah dengan sebagian anggota DPD yang ingin jabatan Ketua DPD hanya separuh masa jabatan atau hanya 2,5 tahun.

Dugaan ini mencuat terkait momentum pencokokan Irman. Disebutkan, KPK sebenarnya sudah mengendus dugaan keterlibatan Irman sejak tiba bulan lalu. Yaitu, saat KPK menyelidiki adanya eks Dirut Bulog yang saat ini menjadi direksi salah satu perusahaan BUMN yang menerima dan menyimpan uang di Singapura.

Dalam penyelidikan berkat kerja sama dengan Corrupt Practices Investigation Bureau (KPK Singapura) tersebut, nama Irman mencuat. Sejak itu pula, semua nomor handphone Irman disadap KPK.

Namun, lembaga antirasuah baru mencokok Irman Sabtu dini hari tadi dan menetapkannya sebagai tersangka petang tadi.

Itu artinya, kata informasi tersebut, KPK bekerja sangat profesional dan akurat. Apalagi disebutkan pula, tidak mungkin KPK gegabah karena ini menyangkut nama dan tokoh besar, pejabat tinggi lembaga negara. KPK pasti ekstra hati-hati. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya