Berita

Rachmawati Soekarnoputri/Net

Politik

Rachmawati: Lain Kata CSIS Yang Memuji Jokowi, Lain Pula Kata KPK

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2016 | 17:40 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Joko Widodo bertolak belakang dengan fakta di lapangan.

Beberapa waktu lalu, peneliti CSIS, Arya Fernandes, mengatakan ada peningkatan dalam tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Peningkatan itu terjadi di hampir semua sektor, terutama di sektor maritim.

Namun, di mata politikus senior, Rachmawati Soekarnoputri, hasil survei itu terbantahkan oleh pernyataan KPK. Rachmawati menyorot kritik KPK yang menyayangkan peluang terpidana percobaan untuk mencalonkan diri dalam Pilkada. KPK juga menyayangkan jika koruptor masih diberi kesempatan menjadi kepala daerah.


"Lain kata CSIS yang memuja-muji rezim Jokowi, lain pula kata KPK. Negeri ini sakit. Koruptor bisa ikut pilkada, jadi puas dan bahagiakah rakyat jika negeri ini jadi sarang penyamun? Dipimpin oleh bandit-bandit pemeras rakyat?" kata Rachmawati.  

Rachma mengatakan, jika survei CSIS itu benar berarti rakyat mengatakan puas dan bahagia dipimpin para koruptor. Maka itu adalah benar jika rakyat Indonesia disebut "sakit".

"CSIS bisa terima award dari Jokowi atas hasil surveinya selama ini. Sejak Orba sampai rezim proxy sekarang bahwa rezim berhasil membohongi rakyat," kata dia.

Putri Bung Karno ini mengingatkan bahwa korupsi sistemik dalam mega skandal BLBI pada masa peralihan Orde Baru ke rezim Megawati Soekarnoputri telah merugikan negara Rp 700 triliun.

Rachmawati tidak heran dengan hasil survei CSIS yang mengangkat pamor pemerintahan Jokowi. Apalagi sudah bukan rahasia bahwa CSIS bekerja ikut mengamankan sistem liberalisme dan kapitalisme sejak berdirinya rezim Orde Baru.

"Lembaga itu bekerja demi kepentingan sistem liberal kapitalisme sejak peralihan ke tangan rezim Soeharto melalui coup d'etat tahun 65, inheren dengan upaya desoekarnoisasi sampai detik ini," pungkas Rachma. [ald]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

UPDATE

Efisiensi Perjalanan Dinas: Luar Negeri 70 Persen, Dalam Negeri 50 Persen

Selasa, 31 Maret 2026 | 22:18

MPR Minta Pemerintah Tarik Pasukan TNI dari Misi UNIFIL

Selasa, 31 Maret 2026 | 22:11

Imparsial: Andrie Yunus Buka Sinyal Gelap Pembela HAM

Selasa, 31 Maret 2026 | 22:05

Tanpa Terminal BBM OTM, Cadangan Pertamax Berkurang Tiga Hari

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:53

Kemenkop–KemenPPPA Kolaborasi Perkuat Peran Perempuan Lewat Kopdes

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:45

Lippo Cikarang Tegaskan Tidak Terkait Perkara yang Diusut KPK

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:35

Membaca Skenario Merancang Operasi Gagal

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:28

BSA Logistics Melantai di Bursa Bidik Dana Rp306 Miliar

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:18

Jusuf Kalla Bereaksi atas Gugurnya 3 Prajurit TNI di Lebanon

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:01

Diaspora RI Antusias Sambut Kedatangan Prabowo di Seoul

Selasa, 31 Maret 2026 | 20:56

Selengkapnya