Berita

Rachmawati Soekarnoputri/Net

Politik

Rachmawati: Lain Kata CSIS Yang Memuji Jokowi, Lain Pula Kata KPK

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2016 | 17:40 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Joko Widodo bertolak belakang dengan fakta di lapangan.

Beberapa waktu lalu, peneliti CSIS, Arya Fernandes, mengatakan ada peningkatan dalam tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Peningkatan itu terjadi di hampir semua sektor, terutama di sektor maritim.

Namun, di mata politikus senior, Rachmawati Soekarnoputri, hasil survei itu terbantahkan oleh pernyataan KPK. Rachmawati menyorot kritik KPK yang menyayangkan peluang terpidana percobaan untuk mencalonkan diri dalam Pilkada. KPK juga menyayangkan jika koruptor masih diberi kesempatan menjadi kepala daerah.


"Lain kata CSIS yang memuja-muji rezim Jokowi, lain pula kata KPK. Negeri ini sakit. Koruptor bisa ikut pilkada, jadi puas dan bahagiakah rakyat jika negeri ini jadi sarang penyamun? Dipimpin oleh bandit-bandit pemeras rakyat?" kata Rachmawati.  

Rachma mengatakan, jika survei CSIS itu benar berarti rakyat mengatakan puas dan bahagia dipimpin para koruptor. Maka itu adalah benar jika rakyat Indonesia disebut "sakit".

"CSIS bisa terima award dari Jokowi atas hasil surveinya selama ini. Sejak Orba sampai rezim proxy sekarang bahwa rezim berhasil membohongi rakyat," kata dia.

Putri Bung Karno ini mengingatkan bahwa korupsi sistemik dalam mega skandal BLBI pada masa peralihan Orde Baru ke rezim Megawati Soekarnoputri telah merugikan negara Rp 700 triliun.

Rachmawati tidak heran dengan hasil survei CSIS yang mengangkat pamor pemerintahan Jokowi. Apalagi sudah bukan rahasia bahwa CSIS bekerja ikut mengamankan sistem liberalisme dan kapitalisme sejak berdirinya rezim Orde Baru.

"Lembaga itu bekerja demi kepentingan sistem liberal kapitalisme sejak peralihan ke tangan rezim Soeharto melalui coup d'etat tahun 65, inheren dengan upaya desoekarnoisasi sampai detik ini," pungkas Rachma. [ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya