Berita

Rachmawati Soekarnoputri/Net

Politik

Rachmawati: Lain Kata CSIS Yang Memuji Jokowi, Lain Pula Kata KPK

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2016 | 17:40 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Joko Widodo bertolak belakang dengan fakta di lapangan.

Beberapa waktu lalu, peneliti CSIS, Arya Fernandes, mengatakan ada peningkatan dalam tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Peningkatan itu terjadi di hampir semua sektor, terutama di sektor maritim.

Namun, di mata politikus senior, Rachmawati Soekarnoputri, hasil survei itu terbantahkan oleh pernyataan KPK. Rachmawati menyorot kritik KPK yang menyayangkan peluang terpidana percobaan untuk mencalonkan diri dalam Pilkada. KPK juga menyayangkan jika koruptor masih diberi kesempatan menjadi kepala daerah.


"Lain kata CSIS yang memuja-muji rezim Jokowi, lain pula kata KPK. Negeri ini sakit. Koruptor bisa ikut pilkada, jadi puas dan bahagiakah rakyat jika negeri ini jadi sarang penyamun? Dipimpin oleh bandit-bandit pemeras rakyat?" kata Rachmawati.  

Rachma mengatakan, jika survei CSIS itu benar berarti rakyat mengatakan puas dan bahagia dipimpin para koruptor. Maka itu adalah benar jika rakyat Indonesia disebut "sakit".

"CSIS bisa terima award dari Jokowi atas hasil surveinya selama ini. Sejak Orba sampai rezim proxy sekarang bahwa rezim berhasil membohongi rakyat," kata dia.

Putri Bung Karno ini mengingatkan bahwa korupsi sistemik dalam mega skandal BLBI pada masa peralihan Orde Baru ke rezim Megawati Soekarnoputri telah merugikan negara Rp 700 triliun.

Rachmawati tidak heran dengan hasil survei CSIS yang mengangkat pamor pemerintahan Jokowi. Apalagi sudah bukan rahasia bahwa CSIS bekerja ikut mengamankan sistem liberalisme dan kapitalisme sejak berdirinya rezim Orde Baru.

"Lembaga itu bekerja demi kepentingan sistem liberal kapitalisme sejak peralihan ke tangan rezim Soeharto melalui coup d'etat tahun 65, inheren dengan upaya desoekarnoisasi sampai detik ini," pungkas Rachma. [ald]

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

UPDATE

Menteri Haji Usul BPIH 2027 Naik 10-15 Persen

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:22

Perpres Ojol 2026 Dikebut, Ini 3 Tarif yang Bakal Diatur Pemerintah

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:12

Film Insidious: Out of the Further Resmi Tayang di Indonesia, Ini Sinopsisnya

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:01

Penyegaran AKD Golkar Strategis Perkuat Kinerja DPR

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:54

Rupiah Menguat Rp17.840 Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:38

Trump Hentikan Latihan Militer AS-Korsel Lebih Cepat Demi Hubungan Baik dengan Korut

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:26

IGCE 2026 Momentum Indonesia Jadi Raksasa Geothermal Dunia

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:23

Polri-Kejagung Kompak Minta Hakim Tolak Praperadilan Febrie Adriansyah

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:21

Mantan Pelatih Pelatnas Panjat Tebing Jadi Tersangka Pelecehan Atlet

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:01

Gerak Cepat Pemerintah Harus Dirasakan Rakyat NTT

Rabu, 19 Agustus 2026 | 16:45

Selengkapnya