Berita

Bisnis

Batal Menggugat, Muhammadiyah Dukung Tax Amnesty Usai Disambangi Menkeu

RABU, 14 SEPTEMBER 2016 | 18:57 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Muhammadiyah batal mengajukan uji materi UU Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi.

Usai disambungi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Muhammadiyah malah mendukung program Tax Amnesty yang saat ini dijalankan Pemerintah.

"Bahwa ini kan tujuannya baik yah. Dan penjelasannya detail bahwa ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak," terang Ketua Majelis Pendidikan Tinggi dan Litbang PP Muhammadiyah, Lincolin Arsyad.


Dia menyampaikan itu usai menerima kunjungan Sri Mulyani di gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/9).

Meski begitu, Lincolin Arsyad menekankan bahwa terdapat catatan-catatan penting yang harus dilakukan pemerintah dalam mencanangkan tax amensty tersebut.

"Kita sama-sama sadar bahwa kebijakan tax amnesty ini sosialisasinya masih sangat kurang hasilnya. Ke depan kita akan melakukan peningkatan sosialisasi yang terutama di perguruan-perguruan tinggi Muhammadiyah, kita mulai," ungkap guru besar Universitas Gadjah Mada ini.

Selain itu, Muhammadiyah juga meminta agar waktu penerapan tax amnesty diperpanjang dari 9 bulan menjadi tiga tahun.

"Nah tadi kita minta diperpanjang 3 tahun biar masyarakat itu lebih paham kesadarannya muncul dengan baik," demikian Lincolin. [zul]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya