Berita

Foto: Net

Politik

Informasi Yang Akurat Kunci Masuknya Darah Segar Lewat Tax Amnesty

RABU, 14 SEPTEMBER 2016 | 11:50 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

  Kementerian Keuangan harus bertanggung jawab jika program Tax Amnesty gagal. Dan, Kemenkeu perlu meninjau kembali kampanye serta sosialisasi yang telah dilakukan agar tax amnesty mencapai sasaran dan target.  
 
Demikian disampaikan Ketua Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa), AM Putut Prabantoro. Pendapat itu ia kemukakan sebagai hasil dari diskusi dengan ulama terkemuka Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, KH Salahuddin Wahid, di Jakarta, kemarin.

"Sosialisasi yang kurang tepat dalam cara dan pemilihan medianya ketika berkampanye akan berakibat pada lambatnya pelaksanaan tax amnesty dan mungkin saja ditolak oleh masyarakat wajib pajak. Bahkan beberapa pekan lalu beredar informasi tentang tax amnesty yang sifatnya menakut-nakuti dan terkesan mengancam," ujar Putut yang juga konsultan komunikasi publik.
 

 
Ditambahkan Putut, jika  tax amnesty ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka suka tidak suka ada biaya politik yang harus dibayar oleh pemerintah.

Tax amnesty adalah indikator keberhasilan atau kegagalan pemerintah pada segi keuangan, pembangunan ekonomi serta stabilitas politik. Keberhasilan tax amnesty itu juga terletak pada kepastian hukum yang mengikutinya.
 
Karena itu, menurut Putut Prabantoro, harus dipastikan tersebarnya informasi yang terang, jelas, benar dan sampai pada wajib pajak mengenai kebijakan tax amnesty.

"Itu harus dilakukan jika pemerintah memang menginginkan adanya darah segar masuk ke kas negara untuk melanjutkan pembangunan," saran dia. [ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya