Berita

Ruhut Sitompul/Net

Hukum

Ruhut Ingatkan ForBali: NKRI Tak Bisa Diancam, Jokowi Tak Mempan Digertak!

JUMAT, 09 SEPTEMBER 2016 | 17:04 WIB | LAPORAN:

Aksi penolakan Reklamasi Teluk Benoa oleh sekelompok massa yang tergabung dalam ForBali, akhir Agustus lalu bisa dikategorikan sebagai desain kerusuhan. Hal itu dapat dilihat dari rangkaian belasan peristiwa yang saling terkait. Mulai dari penurunan bendera Merah Putih, konvoi sweeping dan 12 titik pembakaran ban di tempat tempat wisata dan keramaian.

Sayangnya rangkaian peristiwa yang terjadi pada hari dan tanggal yang sama, serta tersebar luas di berbagai tempat itu tak membuahkan apa-apa. Aksi itu merupakan desain kerusuhan yang gagal.

"Ini kan bisa dibilang desain untuk menggertak-gertak dan mengancam Negara untuk rusuh. Mereka pikir Negara takut. Negara tidak takut, sudah seharusnya negara bertindak tegas terhadap orang-orang yang berniat memecah belah NKRI dan mengganggu keamanan dengan membuat kerusuhan," tegas anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul saat dikontak, Jumat (9/9).


Terlepas dari itu, politisi Partai Demokrat ini salut dengan sikap Polda Bali yang bergerak cepat dan menggagalkan kerusuhan.

"Saya angkat topi pada upaya pencegahan yang berhasil dilakukan Kepolisian Bali mencegah terjadinya kerusuhan" ujar Ruhut Sitompul.

Dia meminta agar para pelaku bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Otak di balik rangkaian peristiwa tersebut juga harus segera ditangkap.

"Kalau perlu dituntut dengan hukuman seberat beratnya, biar mereka tidak main main lagi dengan negara ini. Ingat ya NKRI tidak boleh kalah dan Jokowi tidak mempan di takut takuti dan digertak!" tegasnya.

Soal kebijakan reklamasi yang ditolak oleh kelompok ForBali, Ruhut juga mengkritiknya. Kata dia, keputusan yang sudah diambil pemerintah dengan berbagai pertimbangan semestinya bisa diterima.  

"Ini NKRI, kalau orang menolak terus berbuat anarkis masak dibiarin, kan ada jalurnya,  tidak bisa dengan alasan itu mereka seenaknya berbuat saya pasti akan sampaikan ini ke Kapolri, BIN dan pasti ke Presiden kita," tandasnya. [sam]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya