Berita

Net

Hukum

Perangi Narkoba, Jokowi Patut Tiru Filipina

JUMAT, 09 SEPTEMBER 2016 | 07:08 WIB | LAPORAN:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta dapat meniru ketegasan pemerintah Filipina dalam upaya pemberantasan narkotika dan obat-obatan di Indonesia. Pasalnya, peredaran narkoba makin mengkhawatirkan dan sulit diatasi.
 
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menginginkan pemerintah dapat meniru sikap tegas dalam pemberantasan narkoba seperti yang ditunjukkan Filipina di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte.
 
"Ketegasan Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam mempertahankan kebijakan tembak mati penjahat narkoba patut ditiru Presiden Joko Widodo. Karena ini menyangkut masa depan anak bangsa dan masa depan Indonesia," katanya kepada redaksi di Jakarta, Jumat (9/9).
 

 
Menurut Nasir, persoalan hak asasi manusia 250 juta penduduk Indonesia harus lebih diutamakan dibanding hak asasi manusia para pembuat dan pengedar narkoba. Hal itu yang dilakukan Presiden Duterte dalam menghukum pelaku narkoba sehingga tidak menggubris teguran dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sekalipun.
 
"Karena bagi Duterte, masyarakat Filipina lebih dari segalanya," ujarnya.
 
Selain itu, Nasir menilai langkah tegas pemerintah Filipina dalam memerangi narkoba sangat efektif. Terlihat dari sejumlah laporan media massa negara itu yang menyebutkan lebih dari 500 ribu orang telah menyerahkan diri ke polisi dan berjanji berhenti memakai narkoba.
 
"Patut disadari, masih maraknya peredaran narkoba selama ini selain karena lemahnya undang-undang juga karena lembeknya kepemimpinan dalam membuat kebijakan," bebernya.
 
Diketahui, sejak 1 Juli 2016 atau satu hari setelah Presiden Rodrigo Duterte dilantik hingga 4 September total sebanyak 1.011 terduga pengedar dan pengguna narkoba tewas ditembak selama operasi pemberantasan narkoba. [wah] 

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya