Selain melakukan pengeledahan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menggelar pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan dan dinas lainnya tahun anggaran 2017.
Pejabat Pemkab Banyuasin yang diperiksa sebagai saksi yaitu Sekretaris Daerah Firmansyah, Kabid Program dan Pembangunan Dinas Pendidikan Fahril Huda, Kabid Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Baharuddin, dan Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Sadinam.
"Pemeriksaan saksi tersangka YAF (Yan Anto Ferdian) dilakukan di kantor Polda Sumsel," kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati saat jumpa pers di kantornya, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Kamis (8/9).
Sebelumnya, penyidik KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan sejak dua hari terakhir ini. Dari penggeledahan, penyidik mengamankan sepeda motor merk Harley Davidson dan Ducati yang disita dari istri Yan Anton bernama Tati. Kemudian, satu unit mobil Mitsubishi Mirage yang disita dari keluarga tersangka Rustami, serta sejumlah dokumen dan beberapa barang elektronik.
Pengeledahan dilanjutkan di dua lokasi lain, yakni rumah pribadi Yan Anton di Perum Bukit Sejahtera dan rumah Kasubag Rumah Tangga Pemkab Banyuasin Rustami di Perum Bukit Persada Indah, Palembang. Penggeledahan juga dilakukan di kantor Yan Anton, serta rumah sekaligus kantor tersangka Zulfikar Muharrami selaku direktur CV Putra Pratama .
Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan tujuh orang tersangka, yakni Yan Anton Ferdian, Rustami, Kadis Pendidikan Pemkab Banyuasin Umar Usman, Kepala Seksi Pembangunan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Sutaryo. Kemudian dua orang lain yakni Zulfikar Muharrami dan Kirman selaku orang kepercayaan Yan Anton.
Praktik suap terungkap setelah Yan Anton ditangkap Tim Satgas KPK dalam operasi tangkap tangan pada Minggu lalu (4/9). Yan Anton diduga menerima suap dari Zulfikar Muharrami sebesar Rp 1 miliar sebagai mahar pemberian proyek yang akan dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin. Dalam melakukan iming-iming proyek, Yan Anton dibantu tiga anak buahnya dan Kirman selaku pengepul dana sekaligus orang kepercayaan.
Yan Anton, Rustami, Umar Usman, Sutaryo, serta Kirman dijerat pasal 12 huruf (a) atau pasal 12 huruf (b) dan atau pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara, Zulfikar selaku pemberi suap dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau pasal 5 ayat 1 huruf (b) dan atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor.
[wah]
