Berita

Susilo B Yudhoyono-Joko Widodo/Net

Politik

Tonggak Pemberantasan Korupsi Era SBY Dilegitimasi Jokowi di G-20

SELASA, 06 SEPTEMBER 2016 | 15:36 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA


Kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dipaparkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan G-20 adalah bentuk pengakuan Presiden Jokowi terhadap tonggak yang telah diiletakan dengan kuat oleh Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yuhoyono (SBY).

Ketua DPP Bidang KPK Partai Demokrat‎ Jemmy Setiawan menyatakan, selama 10 tahun hukum terjaga dengan baik dan tidak tercampur intervensi dari kekuatan apapun. Konflik antar institusi pun diselesaikan dengan mulus. Yang paling kuat di ingatan kita adalah SBY mengajarkan untuk tidak mengunakan tangan kekuasaan untuk mencoreng wajah hukum.

"Dalam hal ini beberapa kasus korupsi tersebut yang sempat menyeret orang dekat SBY. Padahal saat itu SBY pemegang tongkat kekuasaan negara dan pemerintahan," ungkap Jemmy lewat siaran persnya.

"Dalam hal ini beberapa kasus korupsi tersebut yang sempat menyeret orang dekat SBY. Padahal saat itu SBY pemegang tongkat kekuasaan negara dan pemerintahan," ungkap Jemmy lewat siaran persnya.

Diterangkannya, ‎dalam pertemuan G-20, Kokowi mengajak anggota G-20 untuk meniru Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Dia berharap  ucapan yang akan disertai tindakan oleh Presiden Jokowi akan dijalankan dg konsisten. Yakni dengan ‎menjaga marwah lembaga penegak hukum, menjaga harmonisasi lembaga penegak hukum dan menjaga konsistensi penegakan hukum seperti yang pernah di jalankan oleh Presiden ke 6 SBY.

Meskipun dia menilai, beberapa  analisa  dari pengamat dan lembaga survey mengatakan bahwa penegakan hukum di era Jokowi masih ada sentimen negatif.

"Kita tetap berbaik sangka di awal kerja 2,5 tahun terakhir ini Jokowi sedang memanaskan mesin pemerintahanya nanti pasti Jokowi bisa melanjutkan apa yang baik dari pemerintahan sebelumnya atau bahkan lebih baik," harapnya.

Karenanya, fungsi partai penyeimbang seperti Partai Demokrat adalah mendukung yang benar dan mengingatkan yang salah. Tradisi anti kritik harus dibunuh embrionya sejak dini. Jika tidak maka akan membuka peluang pemerintah menjadi tanpa kontrol.[dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya