Berita

Peresmian Kantor DPP PDIP/Net

Politik

Dukung Ahok, PDIP Kembali Dihukum Rakyat

SENIN, 05 SEPTEMBER 2016 | 23:08 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diingatkan ihwal pengalaman pahit pada 2004 dan 2009. Banteng moncong putih akan kembali dihukum rakyat jika pada Pilgub DKI 2017 mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Dukungan PDIP kepada Ahok jelas sangat mencederai rakyat kecil. Penghukuman rakyat terhadap PDIP bukan tidak mungkin kembali terulang jika Mega mengarahkan dukungan kepada Ahok," ujar Sekjen Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (HUMANIKA) Sya'roni kepada redaksi, Senin (5/9).
 
Dia menggatakan Megawati mestinya ingat Pemilu 1999. Ketika itu PDIP mendulang kemenangan besar di Jakarta. Namun karena dianggap sudah tidak berpihak kepada rakyat kecil lagi, akhirnya PDIP dihukum rakyat pada Pemilu 2004 dan 2009.


"Jadi, sebuah kemunduran jika PDIP mendukung Ahok," katanya.

Dia mengatakan penghukuman rakyat terhadap PDIP bukan tidak mungkin kembali terulang karena mendukung Ahok yang dianggap sebagai sosok yang tidak berpihak pada wong cilik. Ahok kerap menggusur rumah rakyat miskin di Jakarta. Tindakan Ahok yang gemar menggusur diduga kuat untuk kepentingan bisnis kelompok tertentu.

"Harus diingat pula bahwa Jakarta adalah barometer politik nasional. Kekalahan di Jakarta besar kemungkinan akan diikuti di seluruh wilayah Indonesia,"  ucapnya.

Menurut dia, akan lebih bijak jika Megawati mengarahkan dukungannya bukan kepada Ahok. Sebagai partai besar PDIP jangan mau ditekan pihak-pihak tertentu. Dan jangan pula PDIP mempercayai hasil survei yang seolah-olah tingkat popularitas dan elektabilitasi Ahok melejit sendirian di atas kandidat lainnya.

"Megawati harus mempercayai mesin politik partai. Siapa pun figur yang diusung akan memenangkan pilgub. Tentunya dengan syarat figur yang dicalonkan PDIP terbukti memiliki keberpihakan terhadap rakyat kecil," katanya.

Diantara calon kandidat yang beredar, Megawati bisa mempertimbangkan nama Rizal Ramli. Saat menjabat Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal terbukti berani mempertaruhkan jabatannya untuk mendukung para nelayan yang digusur Ahok demi kepentingan pengembang proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

"Rizal Ramli adalah antitesa Ahok. Kalau Ahok pembela kepentingan pemilik modal, Rizal pembela nasib rakyat kecil. Visi Rizal Ramli sangat sesuai dengan nafas perjuangan PDIP," tukasnya.[dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya