Desy Ratnasari Usul Honor TKSK Ditingkatkan

Kondisi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK masih memprihatinkan. Kalangan dewan akan mempertanyakan langsung penyebabnya kepada Kementerian Sosial yang saat ini dinahkodai oleh Khofifah Indar Parawansa.

Begitu dikatakan anggota Komisi VIII DPR RI, Desy Ratnasari dalam keterangan tertulisnya yang dikirimkan ke redaksi, Senin (5/9).

Dia sendiri mengaku sudah berdialog langsung dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi, beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, Desy mendengar langsung keluhan dari para TKSK. Mulai dari kinerja yang tidak didukung dengan fasilitas yang memadai, dan bermasalahnya sejumlah program sosial berbasis data bentukan Kemensos.

Selain itu, mereka juga mengeluh soal Kemensos yang hanya melakukan pendataan verifikasi dan validasi terakhir tanpa melibatkan TKSK.
 
"Bahkan, dari informasi dan keluhan TKSK, saya menyerap informasi bahwa Kemensos mengadakan tender untuk melakukan proyek verifikasi dan validasi data itu, dan ketika terjadi kesalahan, malah TKSK dituduh sebagai kambing hitam. TKSK yang dituding sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. Ini kan tidak fair,” jelas pelantun lagu "tenda biru" ini.
 
Oleh karena itu, Politisi PAN ini berjanji akan langsung menyampaikan segala keluhan dan persoalan di lapangan yang dialami oleh TKSK itu ke Kementerian Sosial. Dia juga akan meminta agar Kementerian Sosial segera mengambil langkah yang obyektif.

"Kemensos jangan menjadikan TKSK sebagai kambing hitam yang dipaksa bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan Kemensos sendiri. Bagaimana pun, persoalan karut marut verifikasi dan validasi data itu dilakukan oleh vendor pelaksana dan lemahnya pendistribusian kartu sakti, harus diusut tuntas," jelasnya.
 
"Mengingat anggaran negara untuk verifikasi dan validasi serta pendistribusian kartu sakti itu hingga ratusan miliar rupiah. Ini menjadi catatan bagi saya, dan akan segera saya sampaikan ketika rapat dengan kementerian sosial mendatang." [sam]