Berita

Yohana Yembise/Net

Wawancara

WAWANCARA

Yohana Yembise: Ada 3.000 Anak Yang Masuk Jaringan Gay, Mereka Kebanyakan Dari Keluarga Mampu

JUMAT, 02 SEPTEMBER 2016 | 08:10 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Menteri Yohana mengungkapkan, kementeriannya mengalami kendala dalam menangani kasus prostitusi online yang memperdagangkan anak di bawah umur kepada kaum gay.
 
Menteriasal Papua ini berala­san, kementeriannya bukanlah kementerian teknis yang bisa mengambil langkah konkret da­lam menangani kasus tersebut. "Tugas saya hanya mengimbau, mengadvokasi, bukan action di lapangan," ujar Menteri Yohana saat dijumpai di Gedung DPR, kemarin.

Seperti diberitakan, sebelum­nya Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri berhasil menang­kap pelaku perdagangan anak di bawah umur berinisial AR (41). AR 'menjual' bocah-bocah itu untuk memenuhi gairah seks kaum gay. Berikut ini wawancara Menteri Yohana saat menanggapi hasil temuan Mabes Polri tersebut;


Terkait kasus anak yang menjadi korban portitusi gay, apa yang sudah dilakukan kementerian Anda?
Kami dampingi terus prosesnya di Bareskrim, mulai dari tes kesehatan yang sudah dilakukan. Kami juga akan mengupayakan pemulihan trauma para korban yang kebanyakan anak-anak itu.Kami sudah siapkan psikolog untuk menangani, jika nanti dibutuhkan. Karena hal terse­but yang paling darurat untuk dilakukan.

Apa hasil dari pendampin­gan tersebut?
Kami jadi tahu kalau sebagian besar korban perdagangan anak untuk kalangan gay itu tergiur karena diiming-imingi luasnya jaringan pergaulan di media sosial. Supaya bisa eksis. Secara ekonomi, mereka berasal dari keluarga mampu, sehingga mer­eka tidak kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Ini menunjuk­kan pengaruh media sosial yang kuat karena bisa memengaruhi mereka untuk masuk perangkap tersangka AR.

Dari hasil pendampingan itu apa action kementerian Anda?
Kami terus melakukan koor­dinasi dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi untuk mengungkap jaringan-jaringan lain. Sindikat semacam ini termasuk sulit untuk dilacak. Selama ini kami ingin mendetek­si itu modus-modus terselubung, tapi susah untuk dideteksi.

Jika sulit dideteksi, artinya kementerian Anda juga tidak punya data tentang jumlah anak yang menjadi korban portitusi kaum homo dong?
Kalau untuk kasus yang me­libatkan tersangka AR, saya belum mendapat data pasti men­genai jumlah anak yang masuk. Karena melalui medsos ini, kelihatannya AR mengajak dan mengimbau anak-anak itu. Tapi saya perkiraan ada lebih dari 99 anak. Sebab AR kan juga terindikasi bekerjasama dengan jaringan lain. Tapi kalau di luar kasus ini, saya yakin jumlahnya ribuan.

Waktu saya melakukan pen­dataan di beberapa daerah terkait korban jaringan perdagangan anak laki-laki ke penyuka sesa­ma jenis, kami mendapat data sedikitnya ada 3.000 anak yang masuk ke dalam jaringan itu. Dan itu data beberapa bulan lalu.

Itu di daerah mana saja?
Tersebar di berbagai wilayah, tapi saya lupa data pastinya.

Lalu apa yang sudah kemen­terian Anda lakukan untuk melindungi anak-anak itu?
Kami sudah membentuk gu­gus tugas pencegahan dan pen­anganan TPPO (Tindak Pidana Perdangangan Orang) sebanyak 31 di tingkat Provinsi serta 192 di tingkat kabupaten/kota. Tapi itu juga masih belum cukup.

Kenapa bisa begitu?
Hal ini terjadi karena sering kali TPPO merupakan keg­iatan terselubung, yang jus­tru mendapat restu dari ke­luarga. Sebab dianggap mampu memberikan lapangan kerja, meskipun dalam situasi terek­sploitasi sehingga sangat tidak mudah memberantas TPPO.

Memangnya tidak ada upa­ya konkret yang bisa dilaku­kan...
Yang bisa kami lakukan hany­alah menetapkan TPPO sebagai salah satu program prioritas untuk diakhiri. Selain mengakh­iri tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak juga harus mengakhiri kesenjangan ekono­mi pada perempuan. Program prioritas tersebut diberi nama "three ends". ***

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya