Berita

Yohana Yembise/Net

Wawancara

WAWANCARA

Yohana Yembise: Ada 3.000 Anak Yang Masuk Jaringan Gay, Mereka Kebanyakan Dari Keluarga Mampu

JUMAT, 02 SEPTEMBER 2016 | 08:10 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Menteri Yohana mengungkapkan, kementeriannya mengalami kendala dalam menangani kasus prostitusi online yang memperdagangkan anak di bawah umur kepada kaum gay.
 
Menteriasal Papua ini berala­san, kementeriannya bukanlah kementerian teknis yang bisa mengambil langkah konkret da­lam menangani kasus tersebut. "Tugas saya hanya mengimbau, mengadvokasi, bukan action di lapangan," ujar Menteri Yohana saat dijumpai di Gedung DPR, kemarin.

Seperti diberitakan, sebelum­nya Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri berhasil menang­kap pelaku perdagangan anak di bawah umur berinisial AR (41). AR 'menjual' bocah-bocah itu untuk memenuhi gairah seks kaum gay. Berikut ini wawancara Menteri Yohana saat menanggapi hasil temuan Mabes Polri tersebut;


Terkait kasus anak yang menjadi korban portitusi gay, apa yang sudah dilakukan kementerian Anda?
Kami dampingi terus prosesnya di Bareskrim, mulai dari tes kesehatan yang sudah dilakukan. Kami juga akan mengupayakan pemulihan trauma para korban yang kebanyakan anak-anak itu.Kami sudah siapkan psikolog untuk menangani, jika nanti dibutuhkan. Karena hal terse­but yang paling darurat untuk dilakukan.

Apa hasil dari pendampin­gan tersebut?
Kami jadi tahu kalau sebagian besar korban perdagangan anak untuk kalangan gay itu tergiur karena diiming-imingi luasnya jaringan pergaulan di media sosial. Supaya bisa eksis. Secara ekonomi, mereka berasal dari keluarga mampu, sehingga mer­eka tidak kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Ini menunjuk­kan pengaruh media sosial yang kuat karena bisa memengaruhi mereka untuk masuk perangkap tersangka AR.

Dari hasil pendampingan itu apa action kementerian Anda?
Kami terus melakukan koor­dinasi dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi untuk mengungkap jaringan-jaringan lain. Sindikat semacam ini termasuk sulit untuk dilacak. Selama ini kami ingin mendetek­si itu modus-modus terselubung, tapi susah untuk dideteksi.

Jika sulit dideteksi, artinya kementerian Anda juga tidak punya data tentang jumlah anak yang menjadi korban portitusi kaum homo dong?
Kalau untuk kasus yang me­libatkan tersangka AR, saya belum mendapat data pasti men­genai jumlah anak yang masuk. Karena melalui medsos ini, kelihatannya AR mengajak dan mengimbau anak-anak itu. Tapi saya perkiraan ada lebih dari 99 anak. Sebab AR kan juga terindikasi bekerjasama dengan jaringan lain. Tapi kalau di luar kasus ini, saya yakin jumlahnya ribuan.

Waktu saya melakukan pen­dataan di beberapa daerah terkait korban jaringan perdagangan anak laki-laki ke penyuka sesa­ma jenis, kami mendapat data sedikitnya ada 3.000 anak yang masuk ke dalam jaringan itu. Dan itu data beberapa bulan lalu.

Itu di daerah mana saja?
Tersebar di berbagai wilayah, tapi saya lupa data pastinya.

Lalu apa yang sudah kemen­terian Anda lakukan untuk melindungi anak-anak itu?
Kami sudah membentuk gu­gus tugas pencegahan dan pen­anganan TPPO (Tindak Pidana Perdangangan Orang) sebanyak 31 di tingkat Provinsi serta 192 di tingkat kabupaten/kota. Tapi itu juga masih belum cukup.

Kenapa bisa begitu?
Hal ini terjadi karena sering kali TPPO merupakan keg­iatan terselubung, yang jus­tru mendapat restu dari ke­luarga. Sebab dianggap mampu memberikan lapangan kerja, meskipun dalam situasi terek­sploitasi sehingga sangat tidak mudah memberantas TPPO.

Memangnya tidak ada upa­ya konkret yang bisa dilaku­kan...
Yang bisa kami lakukan hany­alah menetapkan TPPO sebagai salah satu program prioritas untuk diakhiri. Selain mengakh­iri tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak juga harus mengakhiri kesenjangan ekono­mi pada perempuan. Program prioritas tersebut diberi nama "three ends". ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Ramos-Horta Puji Toleransi dan Ketangguhan Rakyat Indonesia

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:17

Polisi Konfirmasi Korban Tewas saat Demo DPR Seorang Pedagang Cermin

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:10

Aturan Turunan UU DKJ Harus Rampung Sebelum Keppres IKN Terbit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:09

Astra Sudah Jangkau 35.726 Warga Lewat 7 Posko Gempa NTT

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:04

Penanganan Karhutla di Riau Jadi Contoh yang Baik

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:01

Budi Arie Pasang Badan Cuci Nama Jokowi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:00

Peluncuran Wajah Baru RS Tria Dipa, Hadirkan Teknologi Medis Teranyar

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:57

BI: Daripada Kredit, Mayoritas Bank Parkir Likuiditas di Surat Berharga

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

LPJ Diterima, Gus Yahya Akui Tak Sempurna Pimpin PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

Pengusutan Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor Merembet ke Dinas Pendidikan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya