Berita

Yohana Yembise/Net

Wawancara

WAWANCARA

Yohana Yembise: Ada 3.000 Anak Yang Masuk Jaringan Gay, Mereka Kebanyakan Dari Keluarga Mampu

JUMAT, 02 SEPTEMBER 2016 | 08:10 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Menteri Yohana mengungkapkan, kementeriannya mengalami kendala dalam menangani kasus prostitusi online yang memperdagangkan anak di bawah umur kepada kaum gay.
 
Menteriasal Papua ini berala­san, kementeriannya bukanlah kementerian teknis yang bisa mengambil langkah konkret da­lam menangani kasus tersebut. "Tugas saya hanya mengimbau, mengadvokasi, bukan action di lapangan," ujar Menteri Yohana saat dijumpai di Gedung DPR, kemarin.

Seperti diberitakan, sebelum­nya Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri berhasil menang­kap pelaku perdagangan anak di bawah umur berinisial AR (41). AR 'menjual' bocah-bocah itu untuk memenuhi gairah seks kaum gay. Berikut ini wawancara Menteri Yohana saat menanggapi hasil temuan Mabes Polri tersebut;


Terkait kasus anak yang menjadi korban portitusi gay, apa yang sudah dilakukan kementerian Anda?
Kami dampingi terus prosesnya di Bareskrim, mulai dari tes kesehatan yang sudah dilakukan. Kami juga akan mengupayakan pemulihan trauma para korban yang kebanyakan anak-anak itu.Kami sudah siapkan psikolog untuk menangani, jika nanti dibutuhkan. Karena hal terse­but yang paling darurat untuk dilakukan.

Apa hasil dari pendampin­gan tersebut?
Kami jadi tahu kalau sebagian besar korban perdagangan anak untuk kalangan gay itu tergiur karena diiming-imingi luasnya jaringan pergaulan di media sosial. Supaya bisa eksis. Secara ekonomi, mereka berasal dari keluarga mampu, sehingga mer­eka tidak kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Ini menunjuk­kan pengaruh media sosial yang kuat karena bisa memengaruhi mereka untuk masuk perangkap tersangka AR.

Dari hasil pendampingan itu apa action kementerian Anda?
Kami terus melakukan koor­dinasi dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi untuk mengungkap jaringan-jaringan lain. Sindikat semacam ini termasuk sulit untuk dilacak. Selama ini kami ingin mendetek­si itu modus-modus terselubung, tapi susah untuk dideteksi.

Jika sulit dideteksi, artinya kementerian Anda juga tidak punya data tentang jumlah anak yang menjadi korban portitusi kaum homo dong?
Kalau untuk kasus yang me­libatkan tersangka AR, saya belum mendapat data pasti men­genai jumlah anak yang masuk. Karena melalui medsos ini, kelihatannya AR mengajak dan mengimbau anak-anak itu. Tapi saya perkiraan ada lebih dari 99 anak. Sebab AR kan juga terindikasi bekerjasama dengan jaringan lain. Tapi kalau di luar kasus ini, saya yakin jumlahnya ribuan.

Waktu saya melakukan pen­dataan di beberapa daerah terkait korban jaringan perdagangan anak laki-laki ke penyuka sesa­ma jenis, kami mendapat data sedikitnya ada 3.000 anak yang masuk ke dalam jaringan itu. Dan itu data beberapa bulan lalu.

Itu di daerah mana saja?
Tersebar di berbagai wilayah, tapi saya lupa data pastinya.

Lalu apa yang sudah kemen­terian Anda lakukan untuk melindungi anak-anak itu?
Kami sudah membentuk gu­gus tugas pencegahan dan pen­anganan TPPO (Tindak Pidana Perdangangan Orang) sebanyak 31 di tingkat Provinsi serta 192 di tingkat kabupaten/kota. Tapi itu juga masih belum cukup.

Kenapa bisa begitu?
Hal ini terjadi karena sering kali TPPO merupakan keg­iatan terselubung, yang jus­tru mendapat restu dari ke­luarga. Sebab dianggap mampu memberikan lapangan kerja, meskipun dalam situasi terek­sploitasi sehingga sangat tidak mudah memberantas TPPO.

Memangnya tidak ada upa­ya konkret yang bisa dilaku­kan...
Yang bisa kami lakukan hany­alah menetapkan TPPO sebagai salah satu program prioritas untuk diakhiri. Selain mengakh­iri tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak juga harus mengakhiri kesenjangan ekono­mi pada perempuan. Program prioritas tersebut diberi nama "three ends". ***

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya