Holding BUMN Terkesan Untuk Menghindari Audit BPK Dan DPR

Rencana membentuk holding BUMN migas yang diupayakan pemerintah menuai kontroversi. Pasalnya, dengan menghapus status salah satu BUMN jadi terkesan menghindari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pengawasan DPR.

"DPR kan memandang bahwa jika holding migas yakni menjadikan Pertamina induk dan menghapuskan status BUMN PGN maka terkesan menghindari DPR dan audit keuangan BPK. Kalau ada apa-apa kan yang maju holding-nya, PGN nanti tidak punya kewajiban ke DPR maupun ke BPK," kata Anggota BPK Achsanul Qasasi saat dihubungi, Kamis (1/9).

BUMN, sambung Achsanul bermasalah dalam hal efisiensi. Di mana anak usaha juga terkadang membebani induknya. "Dan DPR sendiri tidak bisa mengurusi anak usahanya dan BPK juga. Efisiensi pun menjadi bias. Pertamina buat anak usaha Pertagas, kemudian ada Waskita buat Waskita Beton," katanya.

Menurutnya, holdingisasi haruslah bertujuan untuk masyarakat banyak dan memberikan efisiensi kepada BUMN itu sendiri.

"Kalau PGN berada di bawah Pertamina maka bagaimana nasib bisnis gas nasional. Konsentrasi gas bisa hilang," tuturnya.

Lebih jauh Ia mengatakan BUMN yang mendapatkan tugas negara seperti PSO atau Public Service Obligation harus diaudit oleh BPK. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada negara.

Jika PGN tidak lagi jadi BUMN maka fungsi kewajiban pelayanan umum (public service obligation/PSO) hilang. PGN tidak dapat bertindak sebagai perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan swasta, dan tidak lagi memperoleh prioritas alokasi gas bumi.[wid]