Berita

Foto/Humas MPR

Akademisi Diharapkan Berperan Aktif Dalam Penataan Sistem Ketatanegaraan

RABU, 31 AGUSTUS 2016 | 10:46 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan didaulat menjadi keynote speech dalam acara seminar nasional bertajuk 'Format Sistem Pembangunan Nasional' yang selenggarakan Pusat Studi Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (Puskonpp) Fakultas Hukum Universitas Trisakti (Usakti) Jakarta.

Acara yang digelar di Aula Flamboyan Gedung Jakarta Design Center (JDC) Jakarta, Rabu (31/8) ini dihadiri juga beberapa anggota Lembaga Pengkajian MPR, anggota Forum Konstitusi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, perwakilan Lemhanas dan civitas akademika FH Usakti.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua MPR menyampaikan soal banyaknya aspirasi rakyat yang memunculkan satu wacana kuat perlunya menata kembali sistem ketatanegaraan Indonesia.


Kepada para peserta seminar Ketua MPR mengungkapkan bahwa aspirasi masyarakat tersebut telah ditangkap MPR dan dikajii di Badan Pengkajian MPR didukung oleh Lembaga Pengkajian MPR.  Dalam kajian tersebut keluar sekitar 15 rumusan salah satunya soal reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN.

"Hasil kajian tersebut sudah kami terima dalam rapat gabungan Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi serta kelompok DPD di MPR belum lama ini.  Pembahasan walaupun  pro dan kontra tapi ada satu kesepakatan yakni perlunya muncul sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN.  Itu yang sedang dalam proses pembahasan di MPR," ungkap Zulhas, sapaan akrabnya.

Diutarakannya, perlunya penataan sistem ketatanegaraan Indonesia sangat urgen dan sangat penting. Untuk itu perlu kerja sama semua elemen bangsa dalam mendiskusikannya serta mensosialisasikannya.

"Peran serta elemen masyarakat seperti para akademisi dan sangat efektif sebab profilnya sangat dipercaya masyarakat karena akademisi terbebas dari konflik kepentingan. Jika yang bicara soal ketatanegaraan penuh dengan konflik kepentingan akan dicurigai rakyat," imbuhnya.

Zulhas yang juga ketua umum PAN ini sangat berharap agar elemen masyarakat seperti para akademisi berperan serta aktif dalam penataan kembali sistem ketatanegaraan Indonesia.

Seminar nasional in sendiri dilaksanakan satu hari penuh membahas soal format sistem pembangunan nasional dengan menampilkan narasumber Mahfud MD, perwakilan Lemhanas dan akademisi Usakti. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya