Berita

Foto/Humas MPR

Akademisi Diharapkan Berperan Aktif Dalam Penataan Sistem Ketatanegaraan

RABU, 31 AGUSTUS 2016 | 10:46 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan didaulat menjadi keynote speech dalam acara seminar nasional bertajuk 'Format Sistem Pembangunan Nasional' yang selenggarakan Pusat Studi Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (Puskonpp) Fakultas Hukum Universitas Trisakti (Usakti) Jakarta.

Acara yang digelar di Aula Flamboyan Gedung Jakarta Design Center (JDC) Jakarta, Rabu (31/8) ini dihadiri juga beberapa anggota Lembaga Pengkajian MPR, anggota Forum Konstitusi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, perwakilan Lemhanas dan civitas akademika FH Usakti.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua MPR menyampaikan soal banyaknya aspirasi rakyat yang memunculkan satu wacana kuat perlunya menata kembali sistem ketatanegaraan Indonesia.


Kepada para peserta seminar Ketua MPR mengungkapkan bahwa aspirasi masyarakat tersebut telah ditangkap MPR dan dikajii di Badan Pengkajian MPR didukung oleh Lembaga Pengkajian MPR.  Dalam kajian tersebut keluar sekitar 15 rumusan salah satunya soal reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN.

"Hasil kajian tersebut sudah kami terima dalam rapat gabungan Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi serta kelompok DPD di MPR belum lama ini.  Pembahasan walaupun  pro dan kontra tapi ada satu kesepakatan yakni perlunya muncul sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN.  Itu yang sedang dalam proses pembahasan di MPR," ungkap Zulhas, sapaan akrabnya.

Diutarakannya, perlunya penataan sistem ketatanegaraan Indonesia sangat urgen dan sangat penting. Untuk itu perlu kerja sama semua elemen bangsa dalam mendiskusikannya serta mensosialisasikannya.

"Peran serta elemen masyarakat seperti para akademisi dan sangat efektif sebab profilnya sangat dipercaya masyarakat karena akademisi terbebas dari konflik kepentingan. Jika yang bicara soal ketatanegaraan penuh dengan konflik kepentingan akan dicurigai rakyat," imbuhnya.

Zulhas yang juga ketua umum PAN ini sangat berharap agar elemen masyarakat seperti para akademisi berperan serta aktif dalam penataan kembali sistem ketatanegaraan Indonesia.

Seminar nasional in sendiri dilaksanakan satu hari penuh membahas soal format sistem pembangunan nasional dengan menampilkan narasumber Mahfud MD, perwakilan Lemhanas dan akademisi Usakti. [rus]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya