Jenderal (Purn) Wiranto: Kami Sosialisasikan Daerah Rawan, Juga Minta Masukan Untuk Antisipasi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Wiranto merespons Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dikeluarkan Badan Penga­was Pemilu (Bawaslu) menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak pada 2017.

Sejumlah pimpinan partai politik diundang rapat di rumah dinasnya. Beberapa yang tampak hadir di antaranya Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Ketua PPP Romahurmuzy, dan pimpi­nan PKPI Mayjen (Purn) Haris Sudarno. Selain itu Wiranto juga mengundang Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya Didit Herdiawan, dan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Torry Djohar Banguntoro.

"Saya mencoba melakukan pendalaman sekaligus mengin­formasikan daerah yang diang­gap memiliki IKP tinggi. Di antaranya Aceh, Banten, dan Papua," kata Wiranto usai rapat di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin.

Saat merilis IKP pada Senin kemarin, Bawaslu mengung­kapkan adanya wilayah yang rawan pelanggaran pemilu. Bawaslu menemukan 101 titik yang terkait dengan penyeleng­gara, kontestasi, dan partisipasi. Hasil analisis terkait dengan IKP ini digunakan oleh Bawaslu sebagai peringatan dini kerawa­nan penyelenggaraan pilgub serentak.

Berikut kutipan wawancara lengkapnya :

Mengapa parpol harus dii­kutsertakan dalam rapat per­siapan pilkada seperti ini?
Sebab selain mensosialisasi­kan daerah rawan, kami juga ingin meminta masukan kepada partai.

Masukan apa?
Soal bagaimana mengatasi kerawanan diproyeksikan mun­cul di sejumlah daerah.

Tujuannya?
Supaya para petugas partai dapat ikut membantu mene­kan indeks kerawanan dalam pilkada. Supaya parpol ikut membantu agar indeks kerawa­nan itu menjadi nol. Walaupun enggak mungkin menjadi nol, tapi minimal indeks kerawanan jadi rendah sekali, sehingga hal yang tak diinginkan saat pilkada bisa kami eliminasi.

Tapi kan tidak semua per­wakilan parpol hadir?
Saya juga akan mengundang beberapa parpol yang belum hadir pada pertemuan hari ini. Mereka nantinya juga akan membicarakan hal yang sama, antisipasi Indeks Kerawanan Pemilu.

Kapan parpol sisanya akan diundang?
Waktunya belum ditentukan, tapi segera akan kami undang.

Lalu hasil rapat kali ini apa?
Intinya, para perwakilan partai sepakat akan berkerjasama men­geliminasi sejumlah masalah yang menjadi prioritas dalam pilkada, terutama di daerah-daerah rawan tadi.

Apa saja masalah prioritas yang dimaksud?
Beberapa persoalan itu dian­taranya masalah biaya penye­lenggaraan, kerentanan di antara pemilih, hingga konflik peserta pilkada. Semua persoalan itu dijabarkan oleh para wakil partai yang hadir.

Contoh konkret yang di­jabarkan itu seperti apa?
Misalnya ada parpol yang mencabut dukungan dari salah satu calon dan melemparkan calon lain. Ini kan menimbulkan suatu masalah, parpol harus sampaikan kepada kami, supaya kami tahu masalahnya.

Lalu setelah mendapat masukan dari parpol, apa yang pemerintah lakukan?
Akan kami bahas dan per­siapkan aparat terkait untuk menangani konflik di berbagai daerah. Sebagai awal, saya juga mengundang Kepala Staf Umum TNI, dan Wakil Kepala BIN. Biar mereka mengerti ini bukan pekerjaan satu lembaga saja, tapi semua lembaga terkait.

Ada imbauan untuk para pejabat, kader parpol, dan masyarakat di daerah-daerah rawan tersebut?
Iya. Saya berharap agar daerah yang memiliki tingkat kerawa­nan tinggi tidak berkecil hati. Saya meminta agar seluruh el­emen, baik dari pemerintah maupun masyarakat ikut men­gawal proses Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan pada 2017. Kalau ada kesalahan, mari kita bela bersama, kita kore­ksi bersama, sehingga Pilkada Serentak 2017 sukses. ***