Berita

Net

Pertahanan

Polisi Siap Antisipasi Kerawanan Pilkada

RABU, 31 AGUSTUS 2016 | 03:50 WIB | LAPORAN:

Kepolisian akan mengantisipasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2017, terkait adanya kerawanan di beberapa daerah.

"Pemilihan presiden lalu juga dikatakan rawan. Tetapi alhamdulillah, berkat kedewasaan pemilih, pemahaman masyarakat dan semua yang terlibat di dalamnya, pilpres bisa berlangsung dengan lancar," kata Kepala Biro Penmas Dihumas Polri Kombes Agus Rianto kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/8).

Menurutnya, polisi menyadari bahwa tidak semua rencana akan berjalan dengan mulus di lapangan. Pasalnya, hampir selalu ada riak-riak yang terjadi di tengah masyarkat.


"Ada saja pihak yang memprovokasi dan mempengaruhi masyarakat. Akan tetapi, kami akan melakukan upaya maksimal mengantisipasi hal itu," beber Agus.

Diberitakan sebelumnya, Indeks Kerawanan Pilkada yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menunjukkan adanya kerawanan di tujuh daerah yang akan melaksanakan pilkada tahun 2017.

Provinsi Papua Barat, Aceh dan Banten memiliki tingkat kerawanan tinggi yakni masuk dalam skala 3,00 hingga 5,00.

Empat provinsi lain yakni Sulawesi Barat, DKI Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung, dan Gorontalo masuk dalam kategori kerawanan sedang yaitu skala 2,00 hingga 2,99.

Sementara, tidak ada provinsi yang dinyatakan masuk dalam kategori kerawanan rendah atau dengan skala 0 hingga 1,99. [wah]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya