Terindikasi Korupsi, BPK Diminta Audit Gaji Guru

Komisi XI DPR RI meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengkaji ulang atau mengaudit selama sepuluh tahun ke belakang terhadap pelaksanaan anggaran untuk gaji dan insentif guru.

Menurut anggota Komisi XI Jhoni G Plate, tahun ini pemerintah memangkas Rp 23 triliun anggaran untuk guru lantaran tidak jelas penggunaannya.

"Kami ingin BPK mereview mundur selama 10 tahun. Kalau tahun ini saja fiktifnya tidak tepat Rp 23 triliun, tahun yang lalu Rp 23 triliun dan seterusnya berapa ratus triliun duit yang tidak jelas selama ini. Ini sudah zaman sebelumnya," jelasnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/8).

Dia menuturkan, terungkapnya anggaran yang fiktif penggunaannya mencapai puluhan triliun pada saat Komisi XI Menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Berdasarkan informasi Menkeu, dari pemangkasan terdapat Rp 23 triliun yang gurunya tidak ada atau fiktif atau insentifnya belum dibayarkan karena sertifikasi guru terlambat.

Jhoni menilai adanya anggaran fiktif tersebut merupakan skandal korupsi besar. Bahkan, melebihi skandal Bank Century.

"Bayangkan kalau satu tahun Rp 23 triliun, kalau sepuluh tahun itu Rp 230 triliun. Ingat ya Bank Century hanya Rp 5 triliun ributnya se-Indonesia, ini Rp 230 triliun. Ini bukan barang kecil loh," tegasnya. [wah]