DPR RI menyelenggarakan rapat paripurna dengan agenda mendengar pandangan pemerintah terhadap pandangan fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017.
Dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8), pihak pemerintah diwakili Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan, selaku pimpinan rapat mengatakan, Badan Anggaran DPR RI akan
menindaklanjuti dengan melakukan tahapan-tahapan pendalaman. Utamanya
terkait kondisi kekinian ekonomi bangsa.
"Kemudian, yang kedua,
mungkin ada terobosan-terobosan baru bersama dukungan terhadap
pemerintah oleh DPR yang tidak hanya mengandalkan
tax amnesty, tetapi
juga mengendalikan defisit pada transaksi yang sedang berjalan," ucap
Taufik.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengharapkan
pemerintah tidak hanya menjadikan situasi asumsi makro sebagai slogan.
Asumsi makro tersebut diharapkan mencerminkan kondisi-kondisi ril
ekonomi mikro dari masyarakat.
"Harus tercakup di situ. Jangan hanya berkutat pada asumsi makro yang tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat," jelasnya.
Ia
menjabarkan situasi mikro ekonomi rakyat, antara lain, daya beli
masyarakat yang semakin rendah, kesenjangan ekonomi antara kaum miskin
dan kaya yang kian lebar, gini ratio yang meningkat, dan lapangan
pekerjaan yang semakin sempit.
Karena itu, ia menyarankan
pemerintahan Jokowi-JK menyiapkan lapangan pekerjaan yang lebih bersifat
padat karya atau proyek-proyek yang bersifat massal.
"Asumsinya paling mudah di infrastruktur. Baik jalan, jembatan dan sebagainya," pungkasnya.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,3 persen dalam RAPBN 2017 dan diupayakan akan lebih bersifat terbuka (inklusif) yang dirancang secara realistis juga lebih berkualitas.
Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar itu, pemerintah mengharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi angka kemiskinan. Sri juga menegaskan pemerintah akan tetap mengupayakan menurunkan angka kemiskinan pada kisaran 9,5 sampe 10,5 persen pada tahun 2017.
Hal itu dilakukan melalui upaya perbaikan dan keberlanjutan program-program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya, seperti program penyediaan layanan dasar publik, perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial dan program keluarga harapan (PKH).
Kemudian, lanjutnya, tentang ketimpangan pendapatan. Pemerintah akan berupaya menurunkan ketimpangan pendapatan dengan cara melakukan perbaikan distribusi pendapatan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan infrastruktur konektivitas, serta peningkatan peran daerah dan atau desa dalam pembangunan.
Dia menerangkan pemerintah menetapkan asumsi dasar ekonomi makro lainnya untuk digunakan sebagai acuan dalam perhitungan berbagai komponen RAPBN tahun 2017, seperti tingkat inflasi empat persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Rp13.300, tingkat suku bunga SPN tiga bulan 5,3 persen harga minyak mentah indonesia US$ 45 per barel, serta lifting minyak 780 ribu barel per hari dan lifting gas 1.150 ribu ribu barel setara minyak per hari juga telah dilakukan secara realistis, dengan tetap memerhatikan risiko, baik global maupun domestik, sebagaimana yang diharapkan oleh fraksi di DPR.
[ald]
