Bahas Kerawanan Pilkada, Wiranto Undang Sejumlah Pimpinan Parpol

Seluruh partai politik (parpol) akan bersama-sama menyelesaikan masalah biaya penyelenggaraan, kerentanan di antara pemilih dan kontestasi Pilkada serentak 2017 mendatang.

"Semuanya kan kita harus tahu. Misalnya, ada parpol yang cabut dukungan dari salah satu calon dan lemparkan calon lain. Ini kan menimbulkan suatu, ini kan parpol harus sampein ke kita. Supaya kita tahu masalahnya begitu," kata Wiranto saat ditemui rumah dinasnya, Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta, Selasa (30/8).

Makanya mantan Panglima ABRI tersebut pihaknya tak hanya akan mengundang perwakilan parpol, melainkan juga dari Kepolisian.  

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan pihaknya diundang untuk membahas kerawanan pilkada serentak 2017 mendatang. "Ini soal kerawanan yang kemarin sudah dibicarakan oleh Bawaslu. Sebagai tindak lanjut," kata Idrus.

Selain Idrus, hadir pula Ketua Tim Pemenangan Wilayah I Partai Golkar Nusron Wahid, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Ketua PKP Indonesia Mayjend TNI (Purn) Haris Sudarno, Wakil Kepala BIN Letjend TNI (Purn) Tory Johar dan Kepala Staf Umum Mabes TNI Laksamana Madya Didit Heryawan.

"Pak Menko berkoordinasi dengan para partai politik untuk tetap menjaga keamanan saat pilkada serentak 2017 mendatang," kata Idrus.

Untuk diketahui, Provinsi Papua Barat, Aceh, dan Banten menjadi daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi dalam penyelenggaraan Pilkada Gubernur Serentak 2017.

Hal itu disampaikan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Divisi Pengawasan, Daniel Zuchron saat Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2017 di Jakarta, Senin (29/8). Menurut Daniel, ketiga provinsi ini memiliki potensi pelanggaran serta tingkat kerawanan yang tinggi jika dilihat dari aspek penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi Pilkada 2016 kemarin. [zul]