Berita

Said Iqbal/Net

Politik

Sidang Perdana Tax Amnesty, Massa Buruh Akan Datangi Gedung MK

SELASA, 30 AGUSTUS 2016 | 14:43 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana judicial review UU Tax Amnesty, Rabu (31/8), pukul 14.00 WIB. Judicial review ini digugat oleh kaum buruh yang dimotori Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI).

Buruh berharap hakim MK mengabulkan tuntutan mereka, dengan membatalkan dan menyatakan tidak berlaku UU Tax Amnesty, serta menyatakan dana Rp 165 triliun  dalam APBN 2016 dinyatakan sebagai dana tidak sah, karena berasal dari dana Tax Amnesty yang sudah dibatalkan.

Alasan buruh menolak UU Tax Amnesty adalah karena kebijakan ini mencederai rasa keadilan. Dimana orang kaya pengemplang pajak diampuni, tapi buruh yang selama ini menerima upah murah tetap wajib membayar pajak.


"Dalam hal ini, pemerintah telah melakukan barter hukum alias law enforcement dengan uang haram Tax Amnesty," kata Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Selasa (30/8).

Menurut Iqbal, dengan adanya Tax Amnesty, pengusaha kaya dan korporasi total dilindungi, tetapi kaum buruh ditekan habis-habisan dengan adanya kebijakan Peraturan Pemerintah No 78/2015.

 "Ini artinya, pemerintah sangat pro pemodal dan korporasi," kritiknya.

Pada persidangan besok, ratusan massa aksi dari buruh rencananya akan melakukan aksi di depan gedung MK mulai pukul 10.00 WIB untuk meminta hakim MK membatalkan UU Tax Amnesty. [rus]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya