Joko Widodo/Biro Humas Dan Komunikasi Presiden
Presiden mendorong berbagai pihak untuk mengembangkan teknologi keuangan yang mampu meningkatkan akses layanan perbankan bagi para pelaku usaha kecil.
Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat merupakan sebuah kesempatan emas untuk menjangkau masyarakat yang selama ini belum terjangkau berbagai layanan, utamanya layanan keuangan formal.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada acara pembukaan Indonesia Fintech Festival and Conference (IFFC) di Indonesia Convention Exhibition, Tangerang, Selasa (30/8).
"Kemampuan teknologi digital tersebut perlu kita lihat sebagai sebuah kesempatan emas terutama untuk menjangkau mereka yang selama ini belum terjangkau oleh jasa layanan keuangan formal," ujar Presiden mengawali sambutannya.
Dalam sambutannya, Presiden memaparkan bahwa Indonesia memiliki 17 ribu pulau di dalamnya. Dari seluruh masyarakat yang ada di pulau-pulau tersebut, masyarakat di Pulau Jawa dapat dikatakan telah mendapatkan akses layanan keuangan dan kemudahan-kemudahan lainnya.
"Tapi kalau Bapak/Ibu dan saudara sekalian pergi ke pulau terpencil, pergi ke perbatasan-perbatasan negara kita, pergi ke daerah-daerah yang belum terjangkau oleh layanan-layanan perbankan. Kita baru merasa dan terasa bahwa negara kita ini sangat besar sekali," tutur Presiden.
Presiden menambahkan, di wilayah-wilayah terpencil seperti itu, jasa layanan keuangan yang paling sederhana seperti penyimpanan uang di bank belum dapat dinikmati oleh sejumlah lapisan masyarakat. Apalagi untuk jasa-jasa keuangan yang lebih modern seperti kredit usaha, kredit rumah, maupun pasar modal.
"Karena keterasingan tersebut, akhirnya mereka sulit untuk memenuhi potensi maksimalnya. Mau berusaha sulit, mau punya rumah sulit, mau menabung saja juga sulit dan susah," imbuhnya.
Selain itu, kesadaran dan pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai lembaga keuangan juga sangatlah rendah. Menurut data yang dimilikinya, literasi keuangan masyarakat Indonesia masih berada pada kisaran 21,8 persen.
"Padahal literasi keuangan masyarakat, misalnya di Singapura sudah mencapai 96 persen, di Malaysia 81 persen, di Thailand 78 persen. Kita 21,8 persen," terang Presiden.
Oleh karenanya, Jokowi menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah percepatan dan terobosan untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang didapatkannya langsung dari lapangan tersebut
.[wid]
