Komisi X Terus Dalami Pemotongan Anggaran Sertifikasi Guru

. Polemik dipotongnya anggaran sertifikasi guru oleh Kementerian Keuangan menggelitik Komisi X DPR untuk mempelajarinya. Sebab mereka mendengar bahwa pemotongan itu bukanlah pemotongan dana sertifikasi guru.

"Berdasarkan penjelasan dari Kemenkeu bahwa pemotongan itu berasal dari tunjangan profesi guru yang telah memasuki usia pensiun dan memang guru yang belum berhak mendapat tunjangan profesi tersebut," kata Anggota Komisi X Dadang Rusdiana di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8).

Karenanya, Dadang memastikan pihaknya akan mendalami beberapa data.

Pasalnya, apabila pemotongan anggaran diberlakukan juga terhadap guru yang jelas-jelas masih harus mendapatkan tunjangan, maka dipastikan pemotongan itu melanggar UU.

"Tunjangan profesi guru itu amanat UU Sisdiknas maupun UU guru dan dosen," tegasnya.

Untuk itu, Dadang memastikan akan mengundang pihak Kemendikbud untuk mempertanyakan tentang itu dalam rapat kerja nanti. Hal itu mereka lakukan karena pemotongan anggaran tidak boleh dilakukan terhadap guru yang masih berhak menerima.

"Karena tentunya pemotongan anggaran tidak boleh menyisir anggaran yang sifatnya wajib, sebagaimana diatur oleh UU," tukas politisi Hanura ini menegaskan. [rus]