Berita

Foto :Net

Bisnis

Harga Rokok Naik Semata Motif Agenda Dagang Produk NRT

SELASA, 30 AGUSTUS 2016 | 10:43 WIB | LAPORAN:

Wacana menaikkan harga rokok menjadi lebih mahal patut dicurigai semata-mata karena motif agenda perang dagang industri farmasi yang tengah menggencarkan penggunaan produk Nicotine Replacement Therapy (NRT) bikinan Amerika Serikat.

"Ini semua berawal dari agenda global yang didorong industri farmasi," tegas pengamat hukum, Gabriel Mahal, Selasa (30/8).

Menurut dia, salah kaprah jika kemudian harga rokok Indonesia dibandingkan dengan Singapura yang tidak memiliki kepentingan apapun terhadap tembakau. Apalagi negara itu juga tidak punya petani tembakau.  


Meski tak punya kepentingan terhadap tembakau, di Singapura saja, ada fasilitas perokok. Di Jepang, di kereta, bahkan di stasiunnya ada gerbong khusus untuk perokok. Orang boleh merokok dan disiapkan kkhusus tempat nyaman sampai korek apinya. Sementara di Indonesia, industri hasil tembakau dipojokkan.

"Kampanye negatif terhadap tembakau ini semata kepentingan bisnis nikotin sintesis dengan dukungan perusahaan farmasi," kritiknya.

Ia mewanti-wanti, dalam regulasi FCTC ada poin berbahaya lain yakni keharusan pemerintah untuk menggunakan produk nikotin sintesis untuk terapi terapi. Ujungnya, negara mendapat beban tambahan impor. Padahal, dana itu dari APBN bersumber dari pajak.

Jika sampai lolos, maka sama saja perang dagang ini didukung lembaga internasional, dilakukan lembaga internasional, dan dibiayai negara.

"Kalau pabrik produk NRT itu di sini, mungkin masih menyerap tenaga kerja, ini kan jika FCTC diratifikasi berlaku dipaksa impor, negara pemerintah berubah menjadi importir," jelasnya.

Dalam Pasal 6 FCTC, terang Gabriel, ditetapkan menaikan harga dan cukai pasti berdampak terhadap kurangnya permintaan tembakau hingga harga rokok jadi mahal dan orang tidak lagi mudah membeli rokok. Keadaan ini memaksa orang berhenti merokok. Dengan berhenti merokok, orang akan merasa menjadi sehat.
 
Asumsi tersebut di atas menurutnya layak diragukan kemurnian tujuannya. Kata dia, kepentingan utama tetap memenangkan persaingan harga antara produk-produk tembakau dengan produk-produk obat-obat pengganti nikotin dari korporasi-korporasi farmasi internasional yang sama-sama jualan nikotin. 

"Ini praktek tirani kesehatan publik, orang kritis dihajar habis habisan," tegasnya.

Kepentingan di balik strategi peningkatan harga dan pajak cukai, diimbangi dengan produk NRT,  tidak lain daripada kepentingan dagang.

"Apakah kita mau utamakan kepentingan nasional di bidang tembakau, khususnya kretek yang merupakan rokok khas Indonesia, atau kepentingan korporasi-korporasi farmasi internasional yang sejak awal mendanai proyek Prakarsa Bebas Tembakau dengan segala agenda kampanye anti tembakaunya itu," tandasnya.[wid] 

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya