Gerindra Sayangkan Jokowi Yang Sarjana Kehutanan Tidak Bisa Atasi Karhutla

. Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo menyebebutkan Pemerintah bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini tersebar di wilayah Indonesia. Di Kalimantan Barat, sekitar 200 hotspot alias titik api sudah terdeteksi.

Menurut Bambang Haryo, seharusnya Pemerintah berusaha keras untuk mencegah karhutla dengan mempersiapkan infrastruktur, pembasahan hutan, sekaligus peralatan infrastruktur pencegahan dan penanggulangan.

"Presiden Jokowi sangat paham karena beliau lulusan sarjana kehutanan. Pencegahan kebakaran hutan tidak boleh melalui darat dengan prosedur tidak benar, karena ini yg memadamkan kebakaran tidak menggunakan peralatan memadai, masker oksigen, penutup mata sehingga tidak kuat bahkan rawan terhadap kecelakaan selama memadamkan di hutan tersebut," ujar dia, Senin (29/8).

Sesuai janji Jokowi, tegas Bambang Haryo, bahwa tahun 2016 tidak ada karhutla, kini menjadi omong kosong. Hal ini karena tidak dipersiapkannya infrastruktur pencegahan dan penanggulangan karhutla dan bahkan anggaran Kementerian Kehutanan dan Lingkuhan Hidup (KLH) diperkecil, serta SDM yang terbatas dalam memahami penanggulangan pencegahan hutan.

"Dan bila tidak diatasi, kebakaran hutan tahun ini akan jauh lebih besar daripada tahun lalu yang telah memakan korban, baik manusia, hutan seluas 3,5 juta hektar serta fauna yang ada di dalam hutan," ungkapnya.

Bambang Haryo juga menegaskan, janji Pemerintah untuk menangkap pembakar hutan adalah omong kososng karena jumlah titik api di Indonesia tahun 2015 sebanyak lebih dari 3.000 titik dan tersebar di seluruh kepulauan di Indonesia, bahkan hutan Perhutani sekitar 7.000 hektar juga terbakar, namun pelakunya tidak banyak yang tahan.

"Ini bukti bahwa kebakaran hutan bukan karena dibakar seperti yang dikatakan oleh Pemerintah. Sebaiknya Pemerintah tidak perlu mengkambing hitamkan rakyat, yang terpenting adalah melaksanakan tugas tanggung jawabnya sesuai UU. Kita bisa belajar dari negara tetangga Malaysia untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan. Walaupun hutan di Malaysia hanya sekitar 1/4 luas hutan wilayah di Indonesia, tapi infrastrukturnya jauh lebih baik dari Indonesia," demikian Bambang Haryo. [rus]