Berita

Muhammad Syafii Antonio/Net

Bisnis

KEIN Minta Kebijakan Perbankan Sasar Masyarakat Pedesaan

SABTU, 27 AGUSTUS 2016 | 17:12 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Perbankan diharapkan dapat membuat kebijakan yang ikut mendorong bergeraknya usaha masyarakat. Untuk itu perlu disusun model bisnis dan visi misi perbankan yang tepat arah dalam menyasar semua lapisan masyarakat, agar mereka mudah dalam mengakses layanan keuangan.

Demikian dikatakan Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Muhammad Syafii Antonio, di Jakarta, Jumat (26/8). Menurut Syafii, kebijakan perbankan yang memudahkan masyarakat mengakses pembiayaan dan keuangan, ikut mendongkrak tumbuhnya perekonomian Indonesia.

"Harapan pertumbuhan ekonomi nasional yang baik itu angkanya di atas dua digit, bisa saja itu terealisasi dengan kontribusi perbankan," ujarnya dalam rilis Tim Komunikasi KEIN.


Syafii mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sudah harus menyusun peta arah kebijakan keuangan menuju itu semua. Menurutnya, penting kedua instansi tersebut menyamakan visi misinya agar nantinya saling menguatkan saat menetapkan kebijakan keuangan.

"Kalau arahnya sudah sama, kebijakan keuangan saling menguatkan yang berpihak untuk kemudahan akses ekonomi masyarakat, maka diharapakan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat menurun," tutur Syafii.

Dia mengusulkan agar kebijakan pembiayaan dan keuangan nantinya banyak mengarah ke tingkat usaha mikro dan pedesaan. Nantinya dengan begitu, kata Syafii, mampu membuat koperasi menggeliat dan pendapatan keuangan di desa meningkat.

"Teknologi juga semakin berkembang sebab ditunjang dengan akses kemudahan permodalan. Begitu juga bank bisa mengalokasikan sekurangnya 5% untuk arah pendidikan kejuruan sebab banyak masyarakat kita yang masih mengenyam pendidikan formil hanya sampai tingkat SMA, bahkan SMP," ucapnya.

Syafii juga mengingatkan mengenai sistem Financial Technology (Fintech) yang saat ini akam dikembangkan. Dia berharap agar fintech tidak diberlakukan dengan kebijakan yang berat, seperti diterapkan ke model Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

"Alasannya sebab bagaimanapun juga tidak akan dapat bisa mengambil alih peran bank," kata Syafii.

Syafii juga ingin nantinya bila muncul kebijakan keuangan yang digodok OJK dan BI, jangan sampai justru mematikan industri keuangan di bawahnya. Menurutnya, industri jasa keuangan dan perbankan harus sama-sama saling tumbuh.

Menyangkut kategori bank konvensional dan syariah, Syafii meminta agar keduanya sama-sama dibuat kebijakan untuk bisa memperoleh keuntungan dan berkembang.

"Jangan hanya terfokus pada pengembangan bank konvensional, namun bank syariah berjalan lambat," pungkas dia. [rus]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya