. Pemerintah menetapkan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai Posko Nasional Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla).
Penetapan tersebut berdasarkan pembicaraan antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Kepala BNPB Willem Rampangilei, Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Andi Eka Sakya, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead, dan Tim Komunikasi Presiden menyikapi ancaman karhutla yang makin meningkat.
Demikian informasi yang disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho kepada redaksi sesaat lalu, Sabtu (27/8).
Selama ini Pusdalops BNPB sudah beroperasi 24/7. Artinya bekerja 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Fasilitas teknologi informasi dan komunikasi mendukung untuk melakukan pemantauan bencana di seluruh Indonesia. Jumlah dan sebaran hotspot kebakaran hutan dan lahan secara near realtime mendeteksi hotpsot karena server BNPB telah terkoneksi dengan satelit MODIS milik NASA, Lapan dan BMKG. Selain itu jaringan radio komunikasi dengan BPBD sudah terkoneksikan sehingga mudah mengakses data dan informasi bencana.
Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, satgas, BNPB dan BPBD serta situation room sudah sangat bagus.
"Konsentrasi crisis room di BNPB saja karena infrastruktur dan sumber daya manusianya sudah tersedia. Mereka berpengalaman memantau bencana. Media center perlu kita perkuat bersama. Untuk ke depannya juga penting. Jangan dikira kita bergerak dari ruang kosong. Tetapi kita bergerak berdasarkan data dan fakta. Kita koneksikan dengan petugas di lapangan. Satgas di lapangan yang paling dominan punya bahan dan saya lihat BPBD-nya sudah bekerja bagus-bagus. Posko di Manggala Wana Bhakti sebenarnya untuk back up saja jika ada berita negatif. Pekerjaan Manggala Agni di lapangan satgas," papar Menteri Siti.
Kepala BNPB Willem Rampangilei langsung merespon penetapan Pusdalops BNPB sebagai Posko Nasional dengan mengaktivasi personil dan jalur komando yang ada. Pejabat eselon 1 dan 2 BNPB dibagi habis bertanggung jawab memberikan pendampingan kepada BPBD di Sumatera dan Kalimantan, yang rawan kebakaran hutan dan lahan.
"Update kebakaran hutan dan lahan dan upaya penanggulangan bencana dipantau terus menerus. BNPB telah menambah armada heli water bombing ke Sumatera dan Kalimantan," ujar Willem.
[rus]
