Satgas Vaksin Palsu Tidak Terbuka Ke Publik

Kinerja satuan tugas (Satgas) yang telah dibentuk oleh Menterian Kesehatan, Nila Moeloek, dalam penanganan kasus vaksin palsu di Indonesia sejauh ini belum transparan ke publik.

Anggota Komisi IX DPR RI, Ali Mahir, mengusulkan kepada Kemenkes agar Satgas yang dibentuk bisa bekerja lebih efektif melakukan pendataan dan menyasar praktik pembuatan dan peredaran obat palsu.

"Satgas ini penting juga untuk terbuka, diketahui oleh masyarakat. Harus mau menerima layanan informasi yang diberikan masyarakat yang mengetahui vaksin yang dicurigai palsu atau korban obat-obat palsu tertentu," ujarnya dalam keterangan pers, Sabtu (27/8).

Ali melanjutkan, semestinya Kemenkes tidak cukup membentuk Satgas, apalagi  baru-baru ini terbongkar lagi peredaran obat-obat palsu.

Selain memperbaiki regulasi kefarmasian yang ada, BPOM juga harus diberikan peran yang lebih besar.

"Karena keberadaan BPOM memiliki peran strategis," tegasnya.

Terlepas dari itu, Ali mengapreasiasi kerja keras aparat kepolisian yang begitu cepat mengungkap jaringan dan peredaran vaksin palsu.

"Ini sangat positif dan tinggal koordinasi antar lembaga yang harus terus diperbaiki," saran Ali. [ald]