Fraksi Hanura: Sekolah Parlemen Harus Bisa Menjawab Permasalahan Kompetensi

. Tim pakar pemerintahan memberikan usul kepada DPR untuk memperberat syarat bagi kalangan artis, publik figur, hingga pengusaha untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Usulan tersebut akan dimasukkan dalam RUU Pemilu untuk kemudian dibahas oleh DPR.

Sekretaris Fraksi Partai Hanura DPR, Dadang Rusdiana menyebutkan partai politik (parpol) pintu awal bagi seseorang untuk menjadi anggota dewan. Di internal parpol sendiri ada tarik-menarik kepentingan dalam menyeleksi calegnya.

"Seleksi caleg itu pintu pertamanya kan parpol. Selalu ada tarik-menarik antara elektabilitas versus kapabilitas. Syukur-syukur kalau dua-duanya ada pada seorang caleg," terang Dadang saat dihubungi, Jumat (26/8).

Ada tren dimana seorang pesohor atau caleg memiliki popularitas dan disenangi masyarakat, tetapi di sisi pemahaman tentang dunia pemerintahan sangat kurang. Karena itu, parpol berperan dalam membina dan mendidik kadernya agar mampu menjalankan tugas legislasi.

"Bisa jadi tokoh kharismatis dan disenangi rakyat, dia terpilih, tetapi latar belakang keilmuan tentang pemerintahan tidak terlampau menguasai, ini kan bisa terjadi. Kalau kita berbicara politisi sebagai profesi tentunya kita sepakat bahwa harus ada kualifikasi dan standar kompetensi, dan tentunya ini tugas parpol," tegasnya.

Atas dasar itu, Dadang memandang pimpinan DPR menggagas Sekolah Parlemen. Pimpinan DPR, lanjutnya, menilai Sekolah Parlemen adalah solusi untuk meningkatkan kompetensi anggota dewan.

"Kemudian DPR memandang ada masalah di standar kompetensi, dan jawabannya adalah Sekolah Parlemen. Tentunya (Sekolah Parlemen) harus kita kaji dulu, apakah bisa menjawab permasalahan kompetensi. Sekolah itu sifatnya wajib atau sukarela? Insidentil atau reguler," pungkasnya. [rus]