Pemerintah Gegabah Tanggapi Serius Wacana Kenaikan Harga Rokok

. Sangat aneh kalau sebuah hasil survei dari sekitar seribu orang yang menyatakan akan berhenti merokok kalau harga rokok dilipatgandakan, kemudian diekspose secara viral di media sosial, dan menjadi sebuah kegaduhan baru, lalu ditanggapi secara sangat serius oleh pemerintah.

"Ini hanya pembicaraan berdasarkan hasil survei, yang notabene hanya berkisar seribu orang, yang kemudian diekspose secara viral di media sosial. Kalau masalah ini sampai ditanggapai secara serius dan bahkan dijadikan kebijakan oleh pemerintah, maka saya fikir ini adalah kebijakan yang gegabah," kata Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan, Jumat (26/8).

Menurutnya, jika sampai ada realisasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait hal tersebut, berarti mereka tidak melihat dan menyadari bahwa begitu besar dampak ekonomi dan sosial yang akan terjadi. Oleh karena itu ia akan menolak dengan keras kebijakan yang dibuat atas dasar seperti itu.

"Ada dua hal yang menjadi pertanyaan dasar bagi saya, yakni mungkinkah arah tujuannya politik dengan kebijakan-kebijakan yang begitu ketat, dan yang kedua mungkinkah jumlah perokok akan berkurang dengan hasil survei tersebut bila ditanggapi serius oleh pemerintah," ujar Heri Gunawan.

Bila arahnya adalah politik dengan kebijakan yang ketat, maka banyak usaha rokok kretek kecil dan menengah yang akan gulung tikar, sementara perusahaan rokok besar masih mampu untuk bertahan. Dan yang akan terjadi kemudian adalah semakin banyak rokok ilegal yang beredar di Indonesia.

"Jumlah rokok ilegal yang masuk ke Indonesia saat ini sudah lebih dari 11 persen, ada apa di balik semua ini sebenarnya? Atau mungkin karena pemerintah saat ini sedang mengalami kebuntuan pendapatan negara, karena implementasi tax amnesty tidak mencapai target seperti yang diharapkan, hingga hasil yang diperoleh juga tidak maksimal," kata Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini dengan nada bertanya.

Ia juga menyampaikan bahwa pendapatan negara dari cukai lebih dari Ro 140 triliun, jauh lebih besar bandingkan dengan deviden yang dihasilkan oleh BUMN yang hanya Rp 37 triliun.

"Saya berharap pemerintah menyudahi kegaduhan ini, tidak perlu ditanggapi dengan lebih serius. Kalau perlu kita duduk dan berbicara bersama dengan semua pemangku kepentingan baik dari perwakilan pemilik pabrik rokok, petani tembakau, asosiasi rokok," tukas Heri Gunawan. [rus]