Mantan Anak Buah Hatta Ali Divonis Sembilan Tahun Penjara

Mantan Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung (MA) Andri Tristianto Sutrisna divonis sembilan tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan oleh majelis hakim Pengtadilan Tipikor Jakarta.

"Mengadili menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama," ujar Ketua Majelis Hakim Tipikor John Halasan Butarbutar saat membacakan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta (Kamis, 25/8).

Hakim menilai, Andri terbukti menerima suap Rp 400 juta dari Ichsan Suadi dengan tujuan menunda pengiriman salinan putusan kasasi atas nama Ichsan Suadi dalam perkara korupsi proyek pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur. Andri juga terbukti menerima suap Rp 500 juta dari Asep Ruhiyat yang tengah berperkara di lembaga yang dipimpin Hatta Ali tersebut.

"Pemberian tersebut merupakan perbuatan suap. Majelis berkeyakinan hadiah untuk menggerakkan penundaan salinan putusan kasasi dan yang berhubungan dengan perkara di MA telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa," jelas Hakim John.

Atas perbuatannya, majelis hakim menyatakan Andri selaku penyelenggara negara terbukti melanggar Pasal 12 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Andri yakni perbuatannya tidak mendukung program pemberantasan korupsi yang dicanangkan pemerintah. Dia juga dinilai telah mencoreng Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.

"Hal-hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan, mengakui perbuatannya, menyesal, dan janji tidak akan berbuat lagi, serta terdakwa punya tanggungan dan menjadi tulang punggung keluarga," kata Hakim John.

Adapun, vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi dengan pidana penjara 13 tahun dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. [wah]