Berita

Luhut B Panjaitan/Net

Bisnis

Luhut Minta Sektor Migas Kurangi Impor

KAMIS, 25 AGUSTUS 2016 | 08:51 WIB | LAPORAN:

. Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa efisiensi saat ini mutlak dilakukan terutama di sektor minyak dan gas (migas). Hal itu disampaikan Luhut kepada pejabat yang hadir dalam Penganugerahan Penghargaan Keselamatan Migas di Nusa Dua, Bali.

Penghargaan ini diberikan oleh Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM sebagai apresiasi kepada sejumlah perusahaan migas yang berhasil menjamin keselamatan kerja dan usaha migasnya.

Luhut pada kesempatan itu menyampaikan apresiasinya kepada Pertamina yang menyabet delapan dan 11 penghargaan. Ia memuji Pertamina yang memiliki laporan keuangan yang baik.


"Hutang jangka pendeknya yang hampir 5 miliar dolar AS pada 2014, kini hanya tinggal 0,44 miliar dolar. Net cash (arus kas) nya dari 3,1 miliar dolar sekarang sekarang 5,4 miliar dolar," ujar Luhut dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (25/8).

Ia mengaku kini tengah mengatasi beberapa kendala di sektor Migas selama menjabat Plt. Menteri ESDM.

"Saat ini saya akan mengatasi beberapa masalah, seperti banyak peraturan yang dirasa mempersulit. Kalau bisa diatasi hanya dengan Kepmen (Keputusan Menteri) saya akan tandatangani, selama itu untuk efisiensi," ujar dia.

"Saya ingin di ESDM ini memiliki teamwork yang baik, jangan bapak-bapak berpolitik. Bekerjalah sesuai bidang kerja Anda. Saya ingatkan kepada saudara, tugas pokok kita adalah menjadikan organisasi ini menjadi organisasi yang efisien dan efektif," imbuhnya.

Namun Luhut mengatakan memang masih banyak yang harus dibenahi di sektor migas, misalnya sistem penggajian yang belum benar, padahal ada UU yang mengatur.

"Hal ini tentu kami pikirkan dan Presiden berencana untuk melakukan perubahan jika pertumbuhan ekonomi kita mencapai angka enam persen," katanya.

Menteri Luhut juga meminta Dwi Soetjipto, Dirut Pertamina agar bisa lebih efisien lagi dengan menggunakan lebih banyak produk dalam negeri.

"Pertamina ini masih banyak TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang belum dipakai. Lebih baik lagi kalau di hulu menggunakan pipa buatan dalam negeri. Kini saya ada disini (Kementerian ESDM), akan saya awasi," katanya.

Menurutnya penggunaan produk-produk dalam negeri untuk banyak manfaatnya untuk negara seperti membuka lapangan kerja, ada nilai tambah seperti pajak. Jika kulitas produk dalam negeri ada kurang-kurang sedikit, menurutnya itu akan bertambah baik dengan berjalannya waktu.

"Saya memahami Pertamina dan (perusahaan-peruhaan) Migas punya standar yang tinggi. Saat ini PN Gas masih banyak impor, sekarang harus dikurangi. saya kan pantau ini. Pabrik pipa di Indonesia ada empat sekarang ini, mereka semua underutilized," ujar Luhut.

Luhut yang juga Menko Maritim ini mengatakan sektor migas selama ini terbuai dengan terlalu banyak melakukan ekspor sehingga pasar domestik terlupakan. "Kelemahan kita sekarang adalah inefisiensi, terlalu banyak impor. Kita ingin Pertamina jadi perusahaan besar, tapi efisien," ujarnya.

Saat disinggung tentang revisi PP 79/2010, Luhut mengatakan ingin melibatkan pelaku pasar dalam merumuskannya dan sudah masuk dalam tahap finalisasi sebelum dilaporkan kepada Presiden. PP ini mengatur tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. [rus]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya