Berita

Luhut B Panjaitan/Net

Bisnis

Luhut Minta Sektor Migas Kurangi Impor

KAMIS, 25 AGUSTUS 2016 | 08:51 WIB | LAPORAN:

. Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa efisiensi saat ini mutlak dilakukan terutama di sektor minyak dan gas (migas). Hal itu disampaikan Luhut kepada pejabat yang hadir dalam Penganugerahan Penghargaan Keselamatan Migas di Nusa Dua, Bali.

Penghargaan ini diberikan oleh Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM sebagai apresiasi kepada sejumlah perusahaan migas yang berhasil menjamin keselamatan kerja dan usaha migasnya.

Luhut pada kesempatan itu menyampaikan apresiasinya kepada Pertamina yang menyabet delapan dan 11 penghargaan. Ia memuji Pertamina yang memiliki laporan keuangan yang baik.


"Hutang jangka pendeknya yang hampir 5 miliar dolar AS pada 2014, kini hanya tinggal 0,44 miliar dolar. Net cash (arus kas) nya dari 3,1 miliar dolar sekarang sekarang 5,4 miliar dolar," ujar Luhut dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (25/8).

Ia mengaku kini tengah mengatasi beberapa kendala di sektor Migas selama menjabat Plt. Menteri ESDM.

"Saat ini saya akan mengatasi beberapa masalah, seperti banyak peraturan yang dirasa mempersulit. Kalau bisa diatasi hanya dengan Kepmen (Keputusan Menteri) saya akan tandatangani, selama itu untuk efisiensi," ujar dia.

"Saya ingin di ESDM ini memiliki teamwork yang baik, jangan bapak-bapak berpolitik. Bekerjalah sesuai bidang kerja Anda. Saya ingatkan kepada saudara, tugas pokok kita adalah menjadikan organisasi ini menjadi organisasi yang efisien dan efektif," imbuhnya.

Namun Luhut mengatakan memang masih banyak yang harus dibenahi di sektor migas, misalnya sistem penggajian yang belum benar, padahal ada UU yang mengatur.

"Hal ini tentu kami pikirkan dan Presiden berencana untuk melakukan perubahan jika pertumbuhan ekonomi kita mencapai angka enam persen," katanya.

Menteri Luhut juga meminta Dwi Soetjipto, Dirut Pertamina agar bisa lebih efisien lagi dengan menggunakan lebih banyak produk dalam negeri.

"Pertamina ini masih banyak TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang belum dipakai. Lebih baik lagi kalau di hulu menggunakan pipa buatan dalam negeri. Kini saya ada disini (Kementerian ESDM), akan saya awasi," katanya.

Menurutnya penggunaan produk-produk dalam negeri untuk banyak manfaatnya untuk negara seperti membuka lapangan kerja, ada nilai tambah seperti pajak. Jika kulitas produk dalam negeri ada kurang-kurang sedikit, menurutnya itu akan bertambah baik dengan berjalannya waktu.

"Saya memahami Pertamina dan (perusahaan-peruhaan) Migas punya standar yang tinggi. Saat ini PN Gas masih banyak impor, sekarang harus dikurangi. saya kan pantau ini. Pabrik pipa di Indonesia ada empat sekarang ini, mereka semua underutilized," ujar Luhut.

Luhut yang juga Menko Maritim ini mengatakan sektor migas selama ini terbuai dengan terlalu banyak melakukan ekspor sehingga pasar domestik terlupakan. "Kelemahan kita sekarang adalah inefisiensi, terlalu banyak impor. Kita ingin Pertamina jadi perusahaan besar, tapi efisien," ujarnya.

Saat disinggung tentang revisi PP 79/2010, Luhut mengatakan ingin melibatkan pelaku pasar dalam merumuskannya dan sudah masuk dalam tahap finalisasi sebelum dilaporkan kepada Presiden. PP ini mengatur tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. [rus]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya