Tim pemenangan Basuki T. Purnama alias Ahok sebenarnya ingin calon gubernur incumbent tersebut cuti saat masa kampanye Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.
Dengan demikian, Ahok bisa memanfaatkan cuti tersebut untuk kampanye pemenangan dan mengkomunikasi perubahan yang sudah dilakukan tapi belum tersampaikan dengan baik kepada rakyat Jakarta.
Juru Bicara Tim Pemenangan Ahok, Raja Juli Antoni menyampaikan hal itu dalam keterangan persnya (Rabu, 24/8). Hal ini terkait langkah Ahok mengajukan judicial review ke MK atas Pasal 70 ayat 3 UU Pilkada 10/2016 soal cuti sebagai pilihan (opsional) bagi petahana yang tidak mau melakukan kampanye dengan alasan yang masuk akal dan kuat.
Masa kampanye Pilkada DKI mulai 26 Oktober 2016 sampai 11 Februari 2017 dan dilanjutakan dua bulan kemudian bila tidak ada kandidat yang memenangkan suara rakyat lebih dari lima puluh persen pada putaran pertama.
Namun, dia menambahkan, Ahok bukan seorang pemimpin yang memiliki ambisi kekuasaan pribadi. Mantan Bupati Belitung Timur itu justru memikirkan nasib rakyat Jakarta dan kelancaran pembangunan Jakarta bila harus cuti selama enam bulan ketika proses pemilihan gubernur terjadi dua putaran. Karena banyak hal yang bisa terjadi dalam kurun waktu enam bulan.
"Ingat, itu adalah masa-masa pembahasan APBD 2017. Siapa yang bisa menjamin kasus 'begal APBD' tidak akan tejadi lagi kalau tidak ada Pak Ahok yang memplototi halaman demi halaman RAPBD itu? Ingat 'dana siluman' Rp 12T untuk UPS kan? Siapa yang dapat menjamin KJP dan KJS yang dinikmati rakyat miskin selama ini akan tetap menjadi milik mereka tahun depan kalau tidak diawasi langsung oleh Pak Ahok," tegas Toni.
Apalagi kalau Djarot Saiful Hidayat jadi berpasangan dengan Ahok dan Sekda DKI Saefullah bersandingan dengan Sandiaga Uno. "Jakarta tidak ada yang memimpin. Siapa yang senang dengan kondisi ini kalau bukan para 'begal' APBD," sambung Toni.
Selain itu, bulan Oktober, Desember dan Januari, Jakarta memasuki musim hujan dengan curah yang sangat tinggi yang potensial menyebabkan banjir. Ahok tidak mau mengulangi banjir Januari 2013 di mana ia dan Jokowi baru menjabat dan tidak mengetahui benar kondisi Jakarta saat masuk musim penghujan. Karena itu, dalam bulan-bulan itu Ahok merasa perlu melakukan tindakan preventif dan penjagaan agar Jakarta tidak banjir.
Mengenai kekhawatiran Ahok akan mempergunakan fasilitas negara untuk kampanye bila tidak cuti, Toni menegaskan jagoannya tersebut siap didiskualisilasi oleh pihak berwenang bila melakukan itu.
"Kalau diberikan hak untuk tidak cuti, Pak Ahok akan penuh waktu bekerja di Balai Kota untuk rakyat. Enggak akan kampanye. Semua media akan memantau apakah Pak Ahok melakukan
abuse of power dan
misuse of power. Tinggal lapor KPU dan Bawaslu. Siap didiskualifikasi kalau itu terjadi," pungkas Toni.
[rus]
