Pesantren memiliki potensi besar mencetak tenaga profesional Indonesia untuk mengisi peluang pasar kerja dalam maupun luar negeri. Watak pendidikan pesantren yang didasarkan pada ajaran Islam moderat akan menghasilkan tenaga profesional yang berkarakter, kompeten dan inovatif.
Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri dalam acara Pengajian Umum dan Halal bi Halal di Pesantren Sabilurrosyad, Malang, Senin kemarin (22/8). Hadir dalam kegiatan, ulama dan budayawan KH. Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad KH. Marzuki Mustamar, Staf Khusus Menaker MF Nur Huda Yusro dan beberapa tokoh.
Di depan ribuan jamaah pengajian, Menaker menyampaikan bahwa pemerintah sedang merumuskan peta jalan transformasi tenaga kerja Indonesia menjadi tenaga profesional Indonesia. Transformasi ini merupakan wujud upaya Indonesia mendorong arah perkembangan industri dan pasar kerja dunia agar lebih adil dan berkeadaban.
"Hubungan industrial yang masih menyisakan nuansa eksploitatif terhadap pekerja, harus segera diakhiri. Prinsip kerjasama saling menguntungkan antara pemilik modal dan pekerja perlu terus didorong agar menjadi arus utama model relasi industrial pada masa mendatang. Untuk mencapai perubahan itu, salah satu syaratnya, para pekerja tidak cukup hanya memiliki kompetensi dan daya inovasi, tapi juga harus memiliki karakter yang kuat," jelas Menaker dalam keterangannya, Rabu (24/8).
Sebagai menteri yang pernah mengenyam pendidikan pesantren, Hanif paham betul watak pesantren. Nilai-nilai Islam rahmatan lilalamin yang dikembangkan pesantren terbukti mampu membangun masyarakat menjadi moderat, toleran, dialogis, mandiri dan menghargai kearifan lokal. Nilai-nilai seperti itu, diyakini Hanif akan menjadikan para pekerja yang dididik di pesantren memiliki karakter yang kuat.
Penasehat Pendidikan Khusus Dai Ahlusunnah Wal Jamaah 1926 (Densus 26) ini mengharapkan sinergi pesantren dan pemerintah semakin meningkat untuk melakukan pendidikan dan pelatihan tenaga profesional. Kementerian Ketenagakerjaan, lanjut MHD, sudah menetapkan program Pelatihan Kerja Berbasis Komunitas mulai tahun 2017 yang akan datang.
"Tahun 2017 Kemenaker mulai menjalankan program Pelatihan Kerja Berbasis Komunitas. Saya berharap, pesantren dapat bersinergi dengan Kementerian menjalankan program ini. Saya yakin lulusannya kelak akan memenangkan persaingan pasar kerja nasional maupun luar negeri. Dan, nilai strategis lainnya, mereka selain menjadi pekerja profesional, juga menjadi para penyebar Islam yang moderat dan toleran, satu hal penting yang dirindukan seluruh belahan dunia dewasa ini," beber Hanif.
Data jumlah angkatan kerja nasional sampai Juni 2016 sebanyak 128,3 juta orang. Sekitar 48 persen (61,5 juta orang) lulus dan tidak lulus Sekolah Dasar, sekitar 17 persen (21,8 juta orang) lulus SLTP. Terhadap persoalan ini, pesantren yang bersifat fleksibel, memang menjadi pilihan partner strategis bagi pemerintah untuk menolong profile angkatan kerja nasional dengan melaksanakan Pelatihan Kerja Berbasis Komunitas sehingga mereka bisa bersaing di pasar kerja.
Di tempat yang sama, Pengasuh Pesantren Sabilurrosyad Malang KH. Marzuki Mustamar menyambut baik harapan Menaker MHD. Menurutnya, kerjasama pesantren dan pemerintah akan meretas jalan bagi pesantren untuk dapat berperan lebih luas dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. Sekedar informasi, lanjut Ulama yang gigih menyebarkan Islam Nusantara ini, sebenarnya pesantren rentan terhadap akses fasilitas negara.
"Dengan sinergi ini, lembaga pendidikan pesantren yang jumlahnya 100 ribu lebih akan menjadi komunitas besar yang melahirkan para profesional Indonesia. Ini akan menjadi sumbangan penting pesantren kepada negara ini untuk mendorong industri dan pasar kerja dunia agar lebih adil dan berkeadaban," terangnya.
[wah]
