Holdingisasi Harus Tetap Perhatikan Pemegang Saham Publik

Publik mengetahui Perusahaan Gas Nasional (Persero) Tbk, secara gamblang dimiliki negara, bukan Pertamina. Sehingga penting digelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebelum PGN dilebur ke anak perusahaan Pertamina, Pertagas.

"Harus ada RUPSLB terlebih dahulu jika ada pengalihan saham mayoritas," kata analis pasar modal dari Woori Korindo, Reza Priyambada.

Reza menjelaskan, kinerja saham PGN terus drop akibat kesimpangsiuran dari pengalihan saham mayoritas tersebut. Publik juga tidak memperoleh info jelas tentang nasib PGN ke depan.

"Perusahaan terbuka (tbk) haruslah mengutamakan pemegang saham publik. Ini yang terpenting," tutup Reza.

Dalam pembahasan holdingisasi mewakili Menteri BUMN, Rini Soemarno di Komisi VI DPR, hari ini (Rabu, 24/8), Menteri Keuangan Sri Mulyani memandang dalam proses pengalihan PGN ke Pertamina harus tetap mengutamakan kepentingan pemegang saham minoritas.

"Mereka punya rights (hak) yang sudah ikut dari awal dan haruslah dihormati," kata Sri Mulyani.

Ia menjelaskan, proses holdingisasi haruslah memperhatikan aspek-aspek penting dan tidak terburu-buru.

"Kita harus cermati terlebih dahulu. Proses politiknya, proses financial-nya atau balance sheet perusahaan dan terutama corporate culturenya. Jangan sampai sosio-ekonomi dalam sebuah BUMN terganggu nantinya," kata Sri Mulyani.[wid]