Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal berkordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi dalam perizinan penerbitan usaha pertambangan di Sulawesi Tenggara yang menyeret Gubernur Nur Alam sebagai tersangka.
Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menilai, ada korelasi antara kasus rekening gendut Nur Alam yang ditangani Kejagung dengan dugaan korupsi penerbitan izin pertambangan yang ditangani pihaknya.
"Ada benang merah dengan kasus yang diperiksa Kejagung dan KPK," ujarnya saat konfrensi pers di kantornya, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Selasa (23/8).
Syarif menjelaskan, pihaknya telah mendapatkan sejumlah bukti dan transaksi tidak wajar ke rekening Nur Alam. Menurutnya, Nur Alam juga diduga mendapat imbal jasa atau kick back atas penerbitan surat keputusan terkait Izin Usaha Pertambangan kepada PT Anugrah Harisma Barakah (ABH) selaku perusahaan yang melakukan penambangan Nikel di Kabupaten Bombana dan Kabupaten Buton.
"Info rekening sudah kami dapatkan dari PPATK, jadi semuanya berjalan lancar. Kami sudah dapat beberapa bukti transfer, tapi belum bisa mengeluarkannya karena masih diakumulasi. Jumlahnya cukup signifikan," ujarnya.
Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan Nikel di dua kabupaten selama 2009 hingga 2014. Menurut Syarif, penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan menerbitkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.
Selain itu, penerbitan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT AHB.
Nama Nur Alam juga sempat menjadi incaran Kejagung lantaran diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, dan telah melakukan penyelidikan. Beberapa saksi di antaranya staf perusahaan pribadi Nur Alam telah dimintai keterangan di Gedung Bundar Jakarta pada akhir 2015 lalu.
Penyelidikan ini berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menemukan adanya transaksi keuangan melalui rekening mencurigakan. Kasus rekening gendut Nur Alam merupakan satu dari 10 rekening gendut kepala daerah yang didalami berdasarkan temuan PPATK. Namun hingga kini Kejagung belum menaikkan status Nur Alam menjadi tersangka dikarenakan belum cukup bukti.
[wah]
