Rencana PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengakuisisi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dinilai bakal mengganggu program Presiden Joko Widodo dalam membangun pembangkit listrik 35.000 Mega Watt.
Pengamat energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, tidak ada keuntungan diperoleh PLN dari akuisisi PGE. Seperti dari sisi biaya produksi listrik. Menurutnya, PLN sempat menyampaikan dengan akuisisi biaya produksi listrik akan menjadi lebih rendah. Namun, dengan kapasitas PGE yang sampai akhir tahun ini ditargetkan hanya mampu memasok geothermal untuk pembangkit 600 MW dinilai masih jauh dari kebutuhan PLN, sehingga tidak mungkin bisa menekan biaya produksi listrik.
"Kalau menurunkan biaya panas bumi bagi PLN sih iya, tapi kalau menurunkan harga produksi masih sulit," kata Fabby kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/8).
Dia menjelaskan, akuisisi tersebut justru bisa mematikan keberadaan PGE. Sebab akan sulit bagi PLN dalam memberikan permodalan agar PGE melakukan ekspansi dan mengembangkan bisnisnya.
"Kalau sekarang PGE di bawah Pertamina justru kelihatannya bisa lebih lincah," ujar Fabby.
Jadi, lanjutnya, sejauh ini tidak ada dampak strategis dari rencana akusisi tersebut. Paling besar PLN hanya punya aset atau anak usaha yakni PGE. Untuk itu, PLN disarankan fokus pada pembangunan pembangkit listrik yang saat ini baru sekitar 13.000 MW pembangkit yang selesai proses tender, sedangkan yang lain masih jalan di tempat.
Dengan lambatnya proses tender dan berujung keterlambatan konstruksi tentu ujung-ujungnya bakal berdampak pada krisis listrik. Padahal, mestinya jika ditargetkan pada 2019 sudah harus ada tambahan pembangkit 19.000 MW maka pembangunan pembangkit sudah harus dilakukan saat ini untuk memenuhi kebutuhan. Sayangnya, saat ini banyak tender pembangkit yang nasibnya justru tidak ada kejelasan. Bahkan beberapa tender batal dilaksanakan, seperti PLTU Jawa V, PLTU Sumsel IX, PLTU Sumsel X, PLTMG Pontianak, dan PLTMG Scattered.
Selain itu ada juga tender yang terancam batal yakni PLTU Jawa VII, PLTGU Riau, PLTGU Jawa Bali, dan PLTU Jawa I. Bahkan untuk PLTGU Jawa I, PLN telah melakukan dua kali perpanjangan penawaran. Di mana pengajuan dokumen akan ditutup pada 25 Agustus ini yang juga minim peminat.
"Kita lihat saja nanti hingga akhir tenggatnya berapa konsorsium akan memasukkan penawaran. Kalau jumlah konsorsiumnya sedikit, itu menunjukkan procurement PLN mungkin bermasalah," beber Fabby.
Belum lagi nasib tender-tender pembangkit lain yang sampai saat ini PLN belum juga memulai proses pra kualifikasi, seperti proyek Jawa III, Pembangkit Dumai, Pembangkit Sumbagut, dan Pembangkit Jawa Bali IV.
Untuk itu, Fabby menyarankan pemerintah yang dalam hal ini Kementerian ESDM benar-benar mengawasi PLN dalam menjalankan program tersebut.
"PLN dalam memberikan procurement tender harusnya mencari cara dan terobosan agar procurement dan bidding bisa berjalan lebih cepat. Kalau ketertinggalan suply dengan demand terus terjadi maka pengaruhnya adalah tahun 2018-2019 di beberapa tempat krisis listrik bertambah parah. Padahal, di tahun 2018 saja diperkirakan sudah ada ancaman defisit pasokan listrik untuk wilayah Jawa-Bali.
PLN tentu harus sadar bahwa potensi defisit pasokan listrik dan elektrifikasi di Indonesia disebabkan oleh dua area bisnis utama yang saat ini menjadi tanggung jawabnya, yakni pembangkitan dan transmisi distribusi listrik.
"PLN jangan sampai lupa bahwa tanggung jawab dan fokus bisnisnya adalah pembangkitan dan transmisi distribusi," tegas Fabby.
Diketahui hingga saat ini di sektor pembangkitan dan transmisi distribusi, kinerja PLN masing-masing hanya satu persen dan enam persen. Jika PLN tidak fokus pada tanggung jawab serta menjalankan pola serta kerjanya seperti saat ini maka bukan tidak mungkin pada 2019 nanti kinerja PLN di area pembangunan pembangkit hanya 10.000 MW atau tidak mencapai sepertiga dari target. Sementara, di sektor transmisi dan distribusi yang dicapai hanya di bawah 20.000 kms atau hanya sekitar 40 persen saja.
[wah]
