. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dipatok pemerintah sebesar 5,3 persen pada tahun 2017 merupakan angka realistis dan moderat.
"Target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah dalam kategori angka yang realistis dan moderat," kata Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta dalam keterangannya, Sabtu (20/8).
Meski demikian, Arif mengungkapkan, target pertumbuhan ekonomi yang lebih optimis sebesar 5,5 persen pada 2017 masih bisa diupayakan lagi. Namun menurutnya, dikhawatirkan bila angka pertumbuhan ekonomi yang diajukan pemerintah dengan kondisi global saat ini masih belum memiliki kepastian dan ekspor sulit diharapkan, justru dianggap tidak realistis dan menurunkan kepercayaan pasar.
"Dalam kajian KEIN, ekonomi Indonesia baru bisa tumbuh 7 persen pada tahun 2018," ujar Arif.
Menurutnya, untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen tersebut, industri pengolahan adalah prioritas yang harus dikembangkan. Sebab menurut Arif, dengan mengembangkan industri pengolahan akan membuat barang yang diekspor memiliki nilai tambah.
"Selain itu ICT menjadi sektor yang menarik karena mempunyai dampak langsung dan turunan bersifat jangka panjang serta dapat menjadi suatu
terobosan untuk mengejar ketertinggalan," tutur Arif.
Pada Pidato Kenegaraan dan Laporan Nota Keuangan Negara yang disampaikan Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR Tahun 2016, disebutkan salah satu sumber yang membuat optimis target pertumbuhan ekonomi tahun 2017 tercapai sebab penerimaan dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesti yang ditetapkan pemerintah.
Menyangkut itu, diakui oleh Arif bahwa KEIN juga sudah melakukan kajian besaran penerimaan negara yang nantinya akan disampaikan ke Presiden. Arif membeberkan, dalam kajian KEIN, nilai yang dapat diterima negara dari kebijakan pengampunan pajak pada tahum 2017 yaitu Rp 1.495,9 triliun.
Dia mengatakan, besaran nilai itu lebih rendah dari APBNP Tahun 2016 yang dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yakni 1.240,4 triliun.
"Jadi secara umum masih cukup realistis," ucap Arif.
Namun Arif juga mengingatkan mengenai laju inflasi yang dapat terjadi tahun 2017. Untuk diketahui, Presiden di Sidang Tahunan MPR Tahun 2016
menyebutkan proyeksi inflasi Indonesia tahun 2017 sebesar 4 persen.
Menurut Arif, guna menahan laju inflasi, upaya terbaik adalah memperbaiki sisi pemasukan. Selain mendorong peningkatan produksi, namun juga menjaga kelancaran distribusi.
Arif mengatakan, laju inflasi yang harus dijaga adalah bahan makanan yang selama ini bergejolak lebih tinggi daripada inflasi nasional. "Inflasi bahan makanan perlu dijaga dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi kemiskinan," tambah dia.
Sedangkan Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dikeluarkan Pemerintah Indonesia sebanyak 12 jilid, menurut Arif, harus dilakukan karena merupakan bentuk komiten pemerintah untuk mereduksi regulasi yang menghambat perekonomian nasional, terutama pada sisi investasi.
[rus]
