Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia mengingatkan pemerintah terkait adanya pemberian remisi kepada pelaku tindak kejahatan pidana korupsi (koruptor) .
Ketua Umum PSI, Grace Natalie menegaskan bahwa pemberian remisi terhadap koruptor dapat mencederai semangat anti-korupsi dan menurunkan kepercayaan publik.
"Tidak semestinya alasan keterbatasan lapas dan HAM digunakan untuk memberikan remisi kepada napi dalam kasus-kasus korupsi, yang notabene adalah kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime)," terang dia dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Jumat (19/8).
Seharusnya, lanjut Grace, pemerintah bisa lebih memperberat hukuman bagi para koruptor untuk mendorong pemberantasan korupsi lebih serius.
"PSI juga menolak revisi PP 99/2012 tentang Perubahan Kedua PP 32/1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang dapat memudahkan pemberian remisi kepada napi koruptor," tandasnya.
Pemerintahan Jokowi-JK memberikan remisi kepada 428 narapidana kasus korupsi bertepatan dengan ulang tahun NKRI ke 71, 17 Agustus lalu. Terpidana kasus korupsi wisma atlet M. Nazaruddin mendapat remisi 5 bulan, isterinya terpidana kasus korupsi PLTS Neneng Sri Wahyuni 6 bulan, dan korupsi pajak Gayus Tambunan 6 bulan. Deviardi (suap SKK Migas) dan Kosasih Abbas (korupsi di Subdirektorat Energi Terbarukan Kementerian ESDM). Secara keseluruhan, remisi diberikan kepada 82.015 napi di seluruh Indonesia, mencakup pula 27 kasus terorisme, 12.761 kasus narkoba, serta tindak pidana umum lainnya.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebelumnya juga mengutarakan niat pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 yang dapat memudahkan pemberian remisi kepada napi koruptor. PP yang ada mensyaratkan remisi dapat diberikan bagi justice collaborator untuk pelaku tindak pidana korupsi, terorisme dan narkoba.
Pemerintah berdalih bahwa remisi diberikan dengan alasan over capacity lapas yang ada di seluruh Indonesia dan pertimbangan hak asasi manusia. Dari data Kemenkumham, hingga Juli 2016 jumlah napi koruptor yang sebanyak 4.907 orang hanya mencakup 1,92 persen dari total napi di seluruh Indonesia.
[sam]
