. Gabungan aktivis mahasiswa Sumatera Utara (Sumut) yang berada dalam naungan Kelompok Cipayung Plus di Jakarta mendesak Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna agar mundur dari jabatan jika tidak bisa menyelesaikan kasus dugaan penganiayaan aparat TNI AU terhadap warga dan jurnalis di Kota Medan, Sumut.
Seperti diwartakan, bentrok terjadi saat aksi damai Formas Sumut dengan TNI AU, Senin lalu (15/8). Warga Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, menolak tanahnya dipatok-patok untuk dijadikan Rusunawa. Aksi yang diliput para jurnalis itu berakhir ricuh hingga jatuh korban di pihak warga dan jurnalis.
"Kalau tidak bisa menyelesaikan kasus ini, kami mendesak Panglima TNI dan KSAU secara kesatria meletakkan jabatannya," kata jurubicara gabungan mahasiswa Sumut yang juga juga Bendahara Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Ahmad Riduan Hasibuan dalam jumpa pers di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (18/8).
Jelas Riduan, kejahatan dan kekejaman yang dilakukan kepada masyarakat Indonesia cukuplah hanya dilakukan oleh kaum penjajah.
Menurut mereka, terkait kasus ini, TNI belum paham apa tugas dan fungsinya, termasuk belum berhasil melakukan revolusi mental.
"Tugas dan fungsi TNI itu menegakkan kedaulatan negara. Negara akan berdaulat jika rakyat hidup dalam rasa aman dan merasakan keadilan," tegas Riduan.
Mereka juga meminta proses hukum yang berpihak kepada rakyat. Dan Polisi Militer Angkatan Udara (POMAU) harus memberikan hukuman yang berkeadilan kepada anggotanya, dan mencopot anggotanya yang terbukti melakukan penganiayaan.
"Kami juga melihat kealfaan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam bertugas sesuai tupoksinya, dan meminta Kapolda Sumut (Irjen Pol Raden Budi Winarso) mundur jika tidak mampu," ujar Riduan mengakhiri pernyataanya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al-Washliyah (PP HIMMAH), Aminullah siagian yang hadir dalam kesempatan tersebut meminta kepada Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi dan Walikota Medan Dzulmi Eldin agar merespon kasus Sari Rejo tersebut.
Dari kejadian ini, Amin menilai elit di Kota Medan dan Sumut tidak pro terhadap rakyat kecil, dan hanya hormat kepada para pengusaha.
"Kami pun meminta agar Gubernur dan Walikota mundur dari jabatannya jika tidak merespon kasus ini. Pemerintah kok tidak pro rakyat? Atau takut dengan pengusaha?" tegas dia.
Selain Riduan dan Amin, jumpa pers ini juga dihadiri oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Kahfi Romula Siregar, Presiddium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Julwantri Munthe, Kordinator Balitbang Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Tomson S Silalahi, Ketua Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) Riko P Tanjung, dan alumni BEM Nusantara Penri Sitompul.
[rus]
