. Pelaksanaan pemilu yang transparan dengan situasi masyarakat yang kondusif, menjadi nilai tersendiri bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal inilah yang membuat Indonesia pantas memegang peranan penting dalam mempromosikan demokrasi di negara-negara Asia.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan Asian Electoral Stakeholder Forum (AESF) ke III. Konferensi akan diselenggarakan di Bali, Indonesia pada 22-26 Agustus 2016. KPU RI bekerjasama dengan Asian Network for Free Elections (ANFREL), satu-satunya organisasi di Asia yang fokus pada isu kepemiluan.
"Hasil yang ingin dicapai pada akhir konferensi ini ialah terciptanya deklarasi atau komitment bersama dalam menciptakan transparansi dan integritas untuk pemilu yang berkualitas," jelas Ketua KPU RI Juri Ardiantoro di Jakarta, Kamis (18/8).
Hal tersebut dijelaskan Juri saat memberikan keterangan pers didampingi Anggota KPU RI lainnya Ferry Kurnia R, Arief Budiman, dan Hadar Nafis Gumay, serta Direktur Eksekutif ANFREL Ical Supriadi.
AESF merupakan forum yang melibatkan keterlibatan antara Badan Penyelenggara Pemilu dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Asia dengan tujuan memperkuat kerja sama untuk meningkatkan pemilu yang demokratis dan berkualitas.
"Mengusung tema Transparency & integrity for Quality Elections, forum ini diharapkan juga dapat memperkuat upaya masing-masing negara di Asia dalam mengembangkan demokrasi Pemilu dan menciptakan ikatan kebersamaan di antara mereka," ujar Juri.
Sebelumnya, Konferensi AESF I diselenggarakan di Bangkok, Thailand pada tanggal 12 Desember 2012. Forum dihadiri oleh organisasi masyarakat sipil (OMS) yang memiliki perhatian pada Pemilu dan beberapa lembaga penyelenggara Pemilu di Asia. Konferensi ini melahirkan Deklarasi Bangkok tentang Pemilu yang Bebas dan Adil.
Kemudian, AESF II diselenggarakan di Dili, Timor Leste oleh Commission National of Elections yang bekerjasama dengan ANFREL. Konferensi ini dihadiri oleh 120 delegasi dari 27 Negara. Selain badan penyelenggara Pemilu dan OMS, konferensi ini juga dihadiri oleh delegasi dari Australia, Amerika Serikat, dan Komunitas negara-negara berbahasa Portugis (Angola, Cabo Verde, Portugal, São Tome e Principe, dan Mozambik). AESF-II mampu menghasilkan dokumen yang disebut "Indikator Dili pada Pemilu Demokratis". Indikator Dili digunakan sebagai pedoman utama untuk menilai kredibilitas pemilu.
Sementara itu, Komisioner KPU RI lainnya Ferry Kurnia Rizkiyansyah menjelaskan, hal penting dalam kegiatan ini ialah mensinergiskan agenda kepemiluan antara KPU dengan Non-Govermental Organization (NGO).
"Ini adalah best practises LSM penggiat pemilu kita yang mensupport terhadap aktivitas dalam pemilu. Semoga hal tesebut menularkan kepada teman-teman KPU lainnya di belahan Asia," jelas Ferry.
Dilansir dari laman kpu.go.id, selain dari KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP, beberapa negara juga ikut terlibat langsung menjadi pembicara dalam konferensi tersebut, disamping NGO, serta aktivits kepemiluan yang ada. Rencananya konferensi dihadiri Ketua ANFREL Damaso G. Magbual dan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
[rus]
