Kapolri Jenderal Tito Karnavian/Net
Kapolri Jenderal Tito Karnavian/Net
Didampingi Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar, Jenderal Tito pagi itu tampak gagah. Dengan ramah Tito menyambut tim Rakyat Merdeka Kiki Iswara, Ratna Susilowati, Kartika Sari dan fotografer Khairizal Anwar. Apa dan bagaimana rencana kerja Kapolri baru? Berikut ini wawancara singkat Rakyat Merdeka dengan Jenderal Tito Karnavian, Selasa pagi, 9 Agustus lalu di kantornya, Mabes Polri Jakarta.
Bagaimana mewujudkan cita-cita membangun Polisi yang dicintai masyarakat, di saat kondisi anggaran serba terbatas?
Menurut saya, proses rekruitmen harus minimum zero growth. Jadi, bukan berÂdasarkan rasio. Kalau rasio yang dikejar, maka rekruitmen kita akan besar, dan rekruitÂmen yang besar akan membuat anggaran belanja pegawai juga jadi besar. Padahal, porsi (anggaran) yang diberikan begitu (dibatasi). Apalagi (ada) pemotongan (anggaran), karena terjadi economic slowÂdown di seluruh dunia, terÂmasuk Indonesia.
Menurut saya, proses rekruitmen harus minimum zero growth. Jadi, bukan berÂdasarkan rasio. Kalau rasio yang dikejar, maka rekruitmen kita akan besar, dan rekruitÂmen yang besar akan membuat anggaran belanja pegawai juga jadi besar. Padahal, porsi (anggaran) yang diberikan begitu (dibatasi). Apalagi (ada) pemotongan (anggaran), karena terjadi economic slowÂdown di seluruh dunia, terÂmasuk Indonesia.
Jika di saat pemotongan (anggaran) terjadi, (sementaÂra) belanja pegawai meledak, pasti akan mengurangi belanja operasional. Kalau belanja operasional untuk kegiatan lapangan dikurangi, maka (dampaknya) anggota akan terkena pengurangan biaya intelijen, patroli. Akhirnya mereka cari-cari dari (sumber) yang nggak benar. Itu yang harus kita hindari.
Menurut PBB, rasio polisi ideal adalah 1:400 (satu polisi melayani 400 orang masyarakat).
Rekruitmen minimum zero growth itu teknisnya bagaimana?
Artinya, rekruitmen hanya mengganti yang pensiun, dan penambahan personil untuk hal-hal yang sangat urgent.
Yang urgent, misalnya?
Misalnya ada (pembentukan) Polda baru. Ya perlu penambahan personil sedikit. Saat ini, kita bahkan melakukan efisiensi dan efektivitas. Melakukan efisiensi dan mengefektifÂkan kerja personil yang ada. Misalnya, kita nyatakan anggota kurang, tapi ternyata masih ada anggota yang tidak efektif dan efisien bekerja. Misalnya, jam berapa udah nganggur dia. Nah, itu yang harus dipikir, supaya mereka efisien dan betul-betul bekerja. Masih ada anggota belum diberikan beban kerja yang cukup.
Jadi, jumlah polisi yang direkrut ke depan akan lebih sedikit dari biasanya?
Dibanding sebelumnya iya. Sebab, hanya mengganti (perÂsonil) yang pensiun dan sedikit (personil) untuk menambah satuan baru.
Di saat anggaran terbatas, Polri tetap memprioritaskan pembenahan SDM. Apa saja upaya Polri untuk menghinÂdari attitude problem sebagian anggota kepolisian? Sebab, masih banyak masyarakat yang menilai citra polisi buÂruk...
Anggaran untuk belanja peÂgawai ditekan, ditahan. Maka, belanja operasional akan dibeÂsarkan. Kalau belanja operaÂsional dibesarkan, artinya cuÂkup. Nah yang terjadi sekarang posisinya, Polda pas-pasan, Polres kurang dan Polsek sangat kurang.
Akhirnya, mereka (ada yang) korupsi, menilang, kesana kemari. Dia mencari ke sana keÂmari duit buat nutupin operasi dan juga mungkin untuk kanÂtongnya juga. Akibatnya citra Polri buruk.
Saya sangat percaya bahwa tidak semua anggota polisi begitu (korupsi, menilang, cari duit kesana-kemari-red). Lebih banyak anggota yang baik. Saya sangat yakin. Kita ingin kesejahteraan (anggota Polri) cukup. Basic needs (kebutuhan dasar) terpenuhi, tapi kita juga pengen aman, tenang. Dibanding cari (uang) kesana kemari, yang berisko. Risiko melanggar, risiko salah, risiko hukum dan segala macam.
Jadi, belanja operasional untuk Polri tidak dikurangi, agar anggota tidak mencari uang ke sana kemari dari sumber tidak jelas?
Harusnya malah meningkat (biaya operasional). Akan kita perjuangkan belanja operasional meningkat, ditambah dengan belanja modal. Terutama untuk perbaikan infrastruktur, sistem IT (Information Technology) dan lainnya.
Saat ini, bagaimana meÂkanisme penilaian kinerja personil kepolisian? Apakah sudah seperti Kementerian atau Lembaga, yang mengguÂnakan merit-system? Sehingga personil yang kerjanya baik, bisa mendapat reward berupa insentif...
Kita belum memiliki sistem untuk menilai kinerja, atau merit-system. Point seperti itu belum ada. Kita masih mengandalkan rekam jejak atau track record. Misalnya, yang bersangkutan pernah berdinas dimana, dan saat berdinas, apakah di sana ada masalah atau tidak. Berprestasi atau tidak. Idealnya memang dibuat (merit-system), tapi itu masih cukup berat dan membutuhkan investasi besar sekali.
Tangkap Tommy Dan Lumpuhkan Noordin M Top
Tito Karnavian mungkin Kapolri termuda dalam sejarah kepolisian Indonesia. Lahir di Palembang, 26 Oktober 1964, Tito diangkat sebagai Kapolri di usianya yang belum genap 52 tahun. Prestasinya memang cemerlang. Menempati banyak posisi strategis hingga akhirnya meraih bintang empat di pundaknya.
Tito juga dikenal sebagai polisi yang amat pintar. Lulusan terbaik dari Akpol tahun 1987 dan menerima bintang Adhi Makayasa. Gelar akademiknya di luar negeri diraih di berbagai negara dengan beasiswa. Meraih gelar MAdi bidang Police Studies dari University of Exeter di Inggris tahun 1993. Lalu, menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta tahun 1996 dan meraih S-1 dalam bidang Ilmu Kepolisian dan mendapatkan Bintang Wiyata Cendekia sebagai lulusan terbaik PTIK.
Tito juga menyelesaikan pendidikan di Massey University Auckland di Selandia Baru tahun 1998 dalam bidang Strategic Studies, dan mengikuti pendidikan di Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura, tahun 2008 sebagai kandidat PhD dalam bidang Strategic Studies. Maret 2013, dia menyelesaikan PhD-nya dengan nilai excellent.
Prestasi Tito yang paling menonjol dan diingat masyarakat adalah saat penangkapan Tommy Soeharto dalam kasus pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita. Saat itu, Tito menjabat Kasat Serse Umum Reserse Polda Metro Jaya, tahun 2001. Tito pun mendapat kenaikan pangkat luar biasa.
Empat tahun kemudian, Tito berhasil membongkar jaringan teroris di Indonesia, saat memimpin tim yang memburu Azahari Husin dan kelompoknya di Batu, Malang. Dia yang menjabat Kaden 88 Anti Teror, lagi-lagi mendapat kenaikan pangkat luar biasa. Saat konflik di Poso, Tito juga berperan sangat aktif membongkar jaringan orang-orang yang terlibat dan berhasil menangkap puluhan tersangka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Tahun 2009, Tito juga merupakan perwira yang berhasil menumpas jejaring terorisme pimpinan Noordin M Top.
Yang Penting Tidak Saling Menghancurkan...
Kapolri Tentang Primordialisme
Kapolri Jenderal Tito Karnavian punya pandangan menarik, mencermati iklim demokrasi di era global. Seusai silaturahmi dengan Rakyat Merdeka, pagi itu Kapolri diÂjadwalkan bertandang ke kanÂtor Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM). Ini sedikit pandangannya menÂgenai sikap primordialisme yang belakangan ini marak bermunculan.
Dengan adanya iklim demokratisasi, terjadi egaliter dan persamaan hak. Dalam komunitas dunia, nanti mengelompok per ras. Misalnya, orang-orang Asia ngumpulnya dengan sesama Asia. Kulit putih dengan kulit putih. Lalu, kalau yang berkumpul orang-orang Asia, maka, orang Malaysia akan mendekat denÂgan saudara serumpunnnya, Indonesia, misalnya. Mereka ngomong-ngomong-ngomong. Lalu yang India, mendekat dengan Bangladesh, ngomong-ngomong-ngomong-ngomong. Atau yang berasal dari Saudi, mendekat ke Yordania. Dan seterusnya.
Di tingkat region (wilayah), saat mereka berkumpul ya begitu juga. Kembali ke negaranya. Misalnya, kita saja kalau berkumpul, ketemunya cari sesama Indonesia. Lalu di tingkat Indonesia, saat berkumÂpul, misalnya orang Sumatera, mendekat dengan sewilayahÂnya, dan seterusnya. Itu natural. Tapi yang penting ini tidak saling menghancurkan.
Yang paling penting, baÂgaimana menghiÂlangkan disÂkrimiÂnasi. Primordialisme ini, yang penting, tidak menjadi fakÂtor penghambat. Justru keÂberagaman itu harus menjadi kekayaan. Keberagaman yang saling menghancurkan, itu memerlukan mekanisme pemÂbauran. Nah ini yang menarik jadi diskusi.
Saat bertandang ke Komnas HAM, Jenderal Tito berbiÂcara dalam forum diskusi denÂgan para pimpinan Komnas HAM. Tema diskusinya adaÂlah: Pengawasan Terhadap Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta Penguatan Peran Stakeholders di Indonesia.
"Komnas HAM adalah salah satu mitra dari Polri yang henÂdak saya kunjungi," katanya, seperti dikutip dari website resmi KomnasHAM.go.id, 15 Agustus 2016.
Menurut Kapolri, isu disÂkriminasi ras dan etnis saat ini merupakan isu penting dan perlu mendapat perhatian seÂrius, mengingat dalam beberapa tahun ke depan bangsa ini akan menghadapi perhelatan Pilkada dan Pilpres.
"Disparitas bangsa ini sangat tinggi. Kondisi ini membuat Indonesia menjadi rawan konflik atau mempunyai potensi konflik yang besar," tukasnya.
Kapolri menyebut, ada tiga tahapan konflik, yaitu penceÂgahan, penghentian dan pemuliÂhan. Saat pemulihan, ada upaya rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Pihak Kepolisian berperan pada proses penghentian kekerasan. Terutama pasca terjadinya konflik, maka segera diberlakukan penegakan hukum.
"Pada domain pencegahan, tidak mungkin mengharapkan akan menghilangkan sama sekali aktivitas diskriminasi ras dan etnis. Bahkan pada negara-negara yang paling demokratis sekalipun seperti Amerika Serikat dan Inggris, tindakan diskriminasi ras dan etnis masih kerap kali terjadi. Pekerjaan rumah kita semua adalah bagaimana agar potensi konflik ini tidak berujung pada kekerasan," ujarnya.
Jenderal Bintang empat itu menyampaikan, terjadi keÂgamangan pada level penceÂgahan konflik-konflik sosial di Indonesia.
"Tidak ada kejelasan mengeÂnai pihak yang menjadi leading sector pada penanganan konflik-konflik sosial di Indonesia," paparnya.
Padahal, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri atau Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014, disebutÂkan, peran Pimpinan Daerah adalah sebagai leading sector saat penanganan konflik sosial, dengan dukungan dari Polri, tokoh masyarakat dan pihak-pihak terkait.
"Ada kebutuhan kejelasan mengenai pihak yang menjadi leading sector pada penanganan konflik sosial di Indonesia. Terutama agar perbedaan tidak berujung pada tindak kekerasan yang menghancurkan," pungkas Jenderal Tito. ***
Populer
Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33
Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10
Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37
Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29
Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35
Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26
Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07
UPDATE
Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55
Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40
Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13
Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55
Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32
Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08
Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45
Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27
Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09
Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54