Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani diminta serius menginventarisasi setiap potensi pendapatan negara sekaligus mencegah potensi kehilangan penerimaan negara, khususnya dari sektor BUMN.
Oleh karena, BUMN sebagai lokomotif pembangunan memiliki karakter khusus dan memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa ke depan.
"Jangan sampai pemerintah, membuat kebijakan yang malah melemahkan peran-peran pembangunan BUMN. BUMN adalah mitra pembangunan," kata anggota Komisi XI DPR RI Refrizal dalam rilis, Rabu (17/8).
Refrizal mencontohkan di bidang telekomunikasi, Menkominfo Rudiantara berencana membuat kebijakan untuk menurunkan tarif interkoneksi antar operator seluler. Sayangnya, jelas Refrizal, kebijakan ini dalam jangka panjang akan merugikan masyarakat dan negara, yaitu Telkom Group sebagai BUMN di bidang telekomunikasi.
"Tidak ada jaminan industri akan membangun infrastruktur-infrastruktur telekomunikasi baru di daerah terpencil (rural). Bahkan, dalam lima tahun ke depan, negara akan kehilangan potensi pembayaran pajak dan dividen dari Telkom Group sebesar 50 triliun," papar legislator asal Daerah Pemilihan Sumatera Barat II ini.
Refrizal menekankan, kebijakan yang populis dalam jangka pendek, tapi berpotensi melemahkan pembangunan di masa depan harus ditinggalkan.
"Kita harus melihat pembangunan sebagai sesuatu yang berkesinambungan dan jangka panjang. Menteri-menteri bidang ekonomi harus sensitif mengenai hal ini," papar wakil rakyat DPR RI tiga periode ini.[wid]
