. Pasca pemberhentian Arcandra Tahar sebagai menteri ESDM, pertanyaan yang muncul adalah, apakah Presiden Jokowi akan mengangkat menteri baru, dan kalau iya, berapa lama. Atau, apakah Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan yang juga Menko Kemaritiman, akan menggantikan Arcandra sebagai menteri ESDM permanen.
"Jawaban atas dua pertanyaan ini sangat penting karena akan memiliki dampak politik dan ekonomi serta kepercayaan pasar yang signifikan," kata pengamat politik senior AS Hikam seperti dilansir dari fecebook-nya, Muhammad A S Hikam, Selasa (16/8).
Menurut AS Hikam, pemilihan dan pengangkatan Arcandra sebagai menteri ESDM menggantikan Sudirman Said tidak lepas dari pertikaian internal di lingkaran Istana, termasuk peran figur-figur seperti Luhut, Jusuf Kalla, Surya Paloh, dan Megawati Soekarnoputri.
Pergunjingan di ruang publik juga kencang dengan spekulasi bahwa munculnya nama Arcandra memiliki kaitan erat dengan kisruh Blok Masela, khususnya pertikaian antara Rizal Ramli, yang waktu itu Menko Kemaritiman, dengan Sudirman mengenai pilihan membangun kilang
onshore (daratan) atau
offshore (lepas pantai). Arcandra, konon, disodorkan kepada Jokowi karena memberikan masukan yang baik dan ekonomis serta efisien terkait dengan pilihan pertama itu.
"Dan semua tahu bahwa SS lantas 'kalah' dalam masalah Masela, sementara RR berada di atas angin. Maka ketika SS diganti, AT pun dianggap paling pas sebagai menteri karena kepiawaian beliau dalam masalah teknologi perminyakan," ujar AS Hikam.
Sayangnya, lanjut dia, RR lantas diganti, sehingga publik tidak tahu bagaimana pandangan dan kiprahnya dalam mengawal pembangunan Masela maupun kebijakan energi nasional. "LP menggantikan RR, dan karena beliau juga sepaham dengan AT, maka kerja sama antara menko dan sang menteri ESDM baru itu diperkirakan akan sangat harmonis. Celakanya, nasib sang menteri kurang mujur, dan ketika masalah kewarganegaraannya disoal, beliau pun terpelanting keluar dari Kabinet," tambah AS Hikam.
Jelas AS Hikam, Kementerian ESDM adalah portofolio yang sangat strategis, dan partai politik tentu akan mengincar posisi tersebut. Khususnya PDIP dan partai pengusung Jokowi seperti Nasdem, serta partai pendukung seperti Golkar. Mereka tentunya menginginkan "orang-orangnya" yang mendapat posisi di sana. Dengan demikian desakan parpol terhadap Jokowi agar Menteri ESDM baru segera ditunjuk akan lebih kuat ketimbang membiarkan Luhut bercokol di sana.
"Namun demikian bukan suatu hal yang mustahil juga apabila kompromi akan dilakukan yang hasilnya akan menjadikan LP sebagai Menteri ESDM yang permanen. Posisi Menko Maritim bisa saja diberikan kepada PDIP atau Nasdem, atau Golkar, atau bahkan di luar ketiganya," ungkapnya.
AS Hikam berpandangan bahwa semakin cepat Jokowi menunjuk menteri ESDM yang permanen maka akan semakin baik bagi stabilitas pemerintahan dan mengurangi potensi kegaduhan politik.
"Langkah cepat dan tegas PJ dalam menyelesaikan kasus AT sudah mendapat dukungan politik yang luas dan juga reaksi positif dari pasar serta publik. Jangan sampai momentum yang baik itu terganggu lagi karena belum definitifnya menteri ESDM pengganti AT. Apakah PJ akan menetapkan LP atau mengganti dengan yang baru dari parpol atau bukan, saya kira itu adalah sepenuhnya prerogatif beliau," tukasnya.
[rus]
