Berita

Foto/Net

Politik

Kemerdekaan Hakiki Tidak Terbelenggu Pada Ancaman Kelaparan

Iimplementasikan Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur
RABU, 17 AGUSTUS 2016 | 02:50 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Dalam rangka memaknai momen HUT ke 71 Kemerdekaan Negara Indonesia, Anggota Badan Anggaran DPR RI Akmal Pasluddin mendorong Pemerintah untuk segera mengimplementasikan program pembangunan ekonomi dan infrastruktur pertahanan negara di kawasan perbatasan.

Sebab, dengan kondisi yang ada seperti saat ini, kedaulatan Indonesia yang berada di kawasan perbatasan sangat rentan terganggu, baik secara ideologi maupun wilayah.

"Masyarakat kita ini tidak banyak menuntut kepada Pemerintah. Mereka hanya meminta diberikan rasa aman dan nyaman pada ketersediaan pangan, pakaian dan perumahan. Apalagi bila Pemerintah menyediakan sarana pendidikan yang layak, maka kualitas sumberdaya manusia Indonesia dapat dipastikan mengalami peningkatan," kata Akmal dalam keterangannya, Rabu (17/8).


Dia menegaskan rakyat Indonesia ingin merdeka yang sejati, yaitu kemerdekaan hakiki yang tidak terbelenggu pada ancaman kelaparan dan tempat berteduh sebagai identitas tempat tinggal.

"Saya mendengar bahwa Presiden (Joko Widodo) mengatakan pada dokumen negara, berupa pidato kenegaraan 16 Agustus 2016 ini yang berkomitmen untuk membangun infrastruktur dan ekonomi masyarakat perbatasan. Karena ini adalah benteng pertama pertahanan kedaulatan wilayah negara ini," jelas Legislator PKS dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II ini.

Selama ini, Akmal mengamati bahwa sejumlah kegiatan pembangunan jalan di wilayah perbatasan, tidak memberikan manfaat yang diharapkan. Padahal, nilai proyek pemerintah tersebut, mencapai ratusan miliar rupiah.

Sehingga, hal tersebut, tegas Akmal, menunjukkan terjadinya kelemahan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang menempatkan pembangunan secara tidak tepat.

"Pembangunan yang nyata pada wilayah perbatasan ini menjadi sangat penting bagi negara ini untuk menjadi benteng lapis pertama pertahanan ideologi dan keamanan wilayah. Ketika nasionalisme tinggi di wilayah perbatasan, maka ancaman dari luar akan terminimalisir secara alami. Masyarakat perbatasan secara sadar menjadi pagar hidup kedaulatan wilayah negara Indonesia," tutup dia. [rus]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya