Berita

Foto/Net

Politik

Kemerdekaan Hakiki Tidak Terbelenggu Pada Ancaman Kelaparan

Iimplementasikan Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur
RABU, 17 AGUSTUS 2016 | 02:50 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Dalam rangka memaknai momen HUT ke 71 Kemerdekaan Negara Indonesia, Anggota Badan Anggaran DPR RI Akmal Pasluddin mendorong Pemerintah untuk segera mengimplementasikan program pembangunan ekonomi dan infrastruktur pertahanan negara di kawasan perbatasan.

Sebab, dengan kondisi yang ada seperti saat ini, kedaulatan Indonesia yang berada di kawasan perbatasan sangat rentan terganggu, baik secara ideologi maupun wilayah.

"Masyarakat kita ini tidak banyak menuntut kepada Pemerintah. Mereka hanya meminta diberikan rasa aman dan nyaman pada ketersediaan pangan, pakaian dan perumahan. Apalagi bila Pemerintah menyediakan sarana pendidikan yang layak, maka kualitas sumberdaya manusia Indonesia dapat dipastikan mengalami peningkatan," kata Akmal dalam keterangannya, Rabu (17/8).


Dia menegaskan rakyat Indonesia ingin merdeka yang sejati, yaitu kemerdekaan hakiki yang tidak terbelenggu pada ancaman kelaparan dan tempat berteduh sebagai identitas tempat tinggal.

"Saya mendengar bahwa Presiden (Joko Widodo) mengatakan pada dokumen negara, berupa pidato kenegaraan 16 Agustus 2016 ini yang berkomitmen untuk membangun infrastruktur dan ekonomi masyarakat perbatasan. Karena ini adalah benteng pertama pertahanan kedaulatan wilayah negara ini," jelas Legislator PKS dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II ini.

Selama ini, Akmal mengamati bahwa sejumlah kegiatan pembangunan jalan di wilayah perbatasan, tidak memberikan manfaat yang diharapkan. Padahal, nilai proyek pemerintah tersebut, mencapai ratusan miliar rupiah.

Sehingga, hal tersebut, tegas Akmal, menunjukkan terjadinya kelemahan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang menempatkan pembangunan secara tidak tepat.

"Pembangunan yang nyata pada wilayah perbatasan ini menjadi sangat penting bagi negara ini untuk menjadi benteng lapis pertama pertahanan ideologi dan keamanan wilayah. Ketika nasionalisme tinggi di wilayah perbatasan, maka ancaman dari luar akan terminimalisir secara alami. Masyarakat perbatasan secara sadar menjadi pagar hidup kedaulatan wilayah negara Indonesia," tutup dia. [rus]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Slank Siuman dari Jokowi

Selasa, 30 Desember 2025 | 06:02

Setengah Juta Wisatawan Serbu Surabaya

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:30

Pilkada Mau Ditarik, Rakyat Mau Diparkir

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:19

Bukan Jokowi Jika Tak Playing Victim dalam Kasus Ijazah

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:00

Sekolah di Aceh Kembali Aktif 5 Januari

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:50

Buruh Menjerit Minta Gaji Rp6 Juta

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:07

Gegara Minta Duit Tak Diberi, Kekasih Bunuh Remaja Putri

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:01

Jokowi-Gibran Harusnya Malu Dikritik Slank

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:45

Pemprov DKI Hibahkan 14 Mobil Pemadam ke Bekasi hingga Karo

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:05

Rakyat Tak Boleh Terpecah Sikapi Pilkada Lewat DPRD

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:02

Selengkapnya