. Dalam rangka memaknai momen HUT ke 71 Kemerdekaan Negara Indonesia, Anggota Badan Anggaran DPR RI Akmal Pasluddin mendorong Pemerintah untuk segera mengimplementasikan program pembangunan ekonomi dan infrastruktur pertahanan negara di kawasan perbatasan.
Sebab, dengan kondisi yang ada seperti saat ini, kedaulatan Indonesia yang berada di kawasan perbatasan sangat rentan terganggu, baik secara ideologi maupun wilayah.
"Masyarakat kita ini tidak banyak menuntut kepada Pemerintah. Mereka hanya meminta diberikan rasa aman dan nyaman pada ketersediaan pangan, pakaian dan perumahan. Apalagi bila Pemerintah menyediakan sarana pendidikan yang layak, maka kualitas sumberdaya manusia Indonesia dapat dipastikan mengalami peningkatan," kata Akmal dalam keterangannya, Rabu (17/8).
Dia menegaskan rakyat Indonesia ingin merdeka yang sejati, yaitu kemerdekaan hakiki yang tidak terbelenggu pada ancaman kelaparan dan tempat berteduh sebagai identitas tempat tinggal.
"Saya mendengar bahwa Presiden (Joko Widodo) mengatakan pada dokumen negara, berupa pidato kenegaraan 16 Agustus 2016 ini yang berkomitmen untuk membangun infrastruktur dan ekonomi masyarakat perbatasan. Karena ini adalah benteng pertama pertahanan kedaulatan wilayah negara ini," jelas Legislator PKS dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II ini.
Selama ini, Akmal mengamati bahwa sejumlah kegiatan pembangunan jalan di wilayah perbatasan, tidak memberikan manfaat yang diharapkan. Padahal, nilai proyek pemerintah tersebut, mencapai ratusan miliar rupiah.
Sehingga, hal tersebut, tegas Akmal, menunjukkan terjadinya kelemahan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang menempatkan pembangunan secara tidak tepat.
"Pembangunan yang nyata pada wilayah perbatasan ini menjadi sangat penting bagi negara ini untuk menjadi benteng lapis pertama pertahanan ideologi dan keamanan wilayah. Ketika nasionalisme tinggi di wilayah perbatasan, maka ancaman dari luar akan terminimalisir secara alami. Masyarakat perbatasan secara sadar menjadi pagar hidup kedaulatan wilayah negara Indonesia," tutup dia.
[rus]
