Berita

Haryanto W.S/Dok

Advertorial

PLN Melistriki 14 Kabupaten Di Papua Dan Papua Barat

Berkomitmen Terangi Nusantara Di HUT RI Ke-71
SELASA, 16 AGUSTUS 2016 | 15:52 WIB

RMOL. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terus meningkatkan ratio elektrifikasi untuk menerangi nusantara, khususnya di wilayah Indonesia bagian Timur, yakni Provinsi Papua dan Papua Barat. Secara keseluruhan sampai dengan tahun 2016 rasio elektrifikasi di Provinsi Papua baru mencapai 45,93 persen sedangkan Provinsi Papua Barat sebesar 82,7 persen.

Hingga tahun 2017, sebanyak 14 kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat akan mendapatkan pelayanan listrik dari PLN. Sebelumnya, ke-14 kabupaten ini mendapat pasokan listrik dari pemerintah daerah yang mengelola dan mengoperasikan sistem kelistrikan masing-masing secara mandiri.

Direktur Bisnis PLN Regional Maluku & Papua, Haryanto W.S. menerangkan, PLN bersama Pemerintah Daerah 14 kabupaten yang terdiri dari Yahokimo, Puncak Jaya, Yalimo, Membramo Tengah, Membramo Raya, Intan Jaya, Lanny Jaya, Tolikara, Puncak, Deiyai, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Tambrauw, dan Teluk Wondama sudah melakukan Serah Terima Operasi (STO) sistem kelistrikan yang ada di daerah tersebut kepada PLN.


"Dengan SOT ini, pengelolaan sistem kelistrikan nantinya akan ditangani PLN, disertai dengan pengembangan dan penyempurnaan baik sarana maupun prasarana terkait sitem kelistrikan dan delivery-nya. Program ini sejalan dengan komitmen PLN hadir untuk menerangi nusantara sekaligus persembahan PLN untuk rakyat dalam rangka menyambut Ulang Tahun RI ke 71,” kata Haryanto di Kantor Pusat PLN, Jakarta, kemarin.

Pada tahun 2016, PLN menargetkan 5 PLTD yang akan dioperasikan. Sebanyak 3 Kabupaten yang akan beroperasi pada 17 Agustus nanti adalah di kabupaten Raja Ampat 5,097 kW, Kabupaten Pegunungan Arfak 1,950 kW, dan Kabupaten Teluk Wodama Waisor 5000 kW.

"Pada 17 Agustus ini kami sudah siap launching di Raja Ampat, pegunungan Arfak dan Teluk Odama. Untuk Deiyai setelah diskusi dengan Bupati masih minta persetujuan dengan Pemda. Insya Allah pada 27 Oktober saat hari listrik nasional ya listrik bisa menyala," ujar Haryanto.

Dari program melistriki 14 kabupaten di dua provinsi ini, PLN mendapatkan penambahan jumlah pelanggan sebanyak 15.795 atau setara dengan peningkatan Rasio Elektrifikasi di Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar 1,67 persen.

Lebih lanjut Haryanto menjelaskan kegiatan melistriki 14 kabupaten merupakan langkah awal PLN untuk melistriki seluruh Bumi Cendrawasih melalui program Papua Terang 2020. Untuk mewujudkan program tersebut, PLN akan melakukan penyambungan rata-rata 110.000 pelanggan baru per tahun.

Ia juga menerangkan, tantangan terbesar dalam melistriki wilayah Papua dan Papua Barat, antara lain kondisi geografis yang berupa pegunungan dan hutan serta terbatasnya infrastruktur transportasi yang menyebabkan tingginya biaya operasi seperti biaya angkut bahan bakar.

Harga angkut bahan bakarnya bisa jauh lebih besar dari harga rupiah per kWh (kilo Watt hour),” jelas Haryanto.

Ia mencontohkan, biaya pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) untuk kabupaten Membramo Tengah sebesar Rp 31.173 per liter, yang berarti biaya produksi listrik per kWh di kabupaten Membrano Tengah sebesar Rp 10.167,-/kWh atau 900 persen dari harga jual rata-rata PLN Papua ke masyarakat.

"Kondisi 14 kabupaten ini sebagian ada yang nyala 6 jam, 12 jam dan 24 jam. Mulai Januari 2016 kami bentuk tim khusus untuk mensurvei ke 14 kabupaten kota dan bertemu bupati dan DPRD setelah perjuangan panjang akhirnya bisa," ujarnya.

PLN mendapat support yang luar biasa dari Pemda setempat yang goal-nya memudahkan PLN dalam pemenuhan kebutuhan listrik di daerah tersebut.

Adapun dukungan Pemda berupa pembebasan lahan, dibuatnya Peraturan Daerah (perda) untuk merabas pohon dan pengambangan sarana infrastruktur hingga sarana telekomunikasi.

Mengingat tantangan-tantangan diatas, PLN akan memaksimalkan potensi energi lokal diantaranya potensi energi air, biomassa, dan surya sehingga diharapkan akan mempermudah PLN untuk mewujudkan Program Papua Terang 2020,” tegas Haryanto. ***

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya