Berita

Jenderal (Purn) Wiranto/Net

Wawancara

WAWANCARA

Jenderal (Purn) Wiranto: Usaha Terus Dilakukan, Kita Awasi Sandera Dengan Cara-cara Khusus

SELASA, 16 AGUSTUS 2016 | 09:14 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kemarin, 15 Agustus adalah batas waktu terakhir yang diberikan kelompok bersenjata Filipina, Abu Sayyaf un­tuk menyerahkan uang tebusan Rp 60 miliar. Tapi hingga kemarin pula, upaya pembebasan terhadap tujuh anak buah kapal tunda Charles 001 yang disandera sejak 20 Juni itu masih belum jelas.

Pasalnya, hingga detik-detik terakhir deadline yang ditentukan penyandera, belum terlihat upaya konkret dan signifikan yang dilakukan pe­merintah. Ketika ditanyakan, Menko Polhukam Wiranto pun hanya menjawab normatif saja. Keluarga korban bahkan merasa bantuan pemerintah saat ini hanya setengah hati.

"Kan kita sudah sampaikan bahwa sekarang ini usaha-usaha terus dilakukan," ujarnya ketika ditemui Rakyat Merdeka di kantornya.


Wiranto yang ketika itu ten­gah bergegas menuju Istana Negara menemui Presiden Joko Widodo, terlihat lebih banyak menanggapi persoalan Arcandra Tahar. Menteri ESDM itu tengah dihebohkan dengan dwi kewar­ganegaraan yang belakangan bocor ke publik. Arcandra yang mengaku orang Padang asli dikabarkan telah mengantongi paspor Amerika Serikat melalui proses naturalisasi pada Maret 2012. Dia sudah mengucapkan sumpah setia kepada Amerika Serikat. Tadi malam, Arcandra dicopot dari jabatannya sebagai Menteri ESDM.

Berikut penjelasan seleng­kapnya;


Nasib tujuh WNI yang dis­andera oleh pihak Abu Sayyaf, bagaimana sekarang?
Masalah sandera, kan kita sudah sampaikan bahwa seka­rang ini usaha-usaha terus di­lakukan.

Usaha-usaha apa yang di­lakukan?
Baik usaha diplomasi, ker­jasama untuk melakukan suatu langkah-langkah yang lebih tepat mendorong pemerintah Filipina supaya melakukan lang­kah-langkah yang lebih tepat dalam rangka menyelesaikan penculikan kasus itu.

Cuma itu saja?
Tetapi dengan cara-cara lain tetap dilakukan. Ya untuk ba­gaimana intinya adalah bagaima­na penyelamatan teman-teman kita yang sedang disandera itu. Jadi keselamatan sandera itu tetap menjadi suatu acuan utama dan sekarang sedang dilakukan pendekatan itu.

Tapi kan deadline-nya hari ini?
Yang penting adalah bahwa kita selalu mengikuti perkem­bangan teman-teman yang ter­sandera itu dengan cara-cara khusus ya, kerjasama intelijen.

Oh ya, soal dwikewarganegaraan Menteri ESDM Arcandra Tahar yang belakangan bocor ke publik?
Pemerintah menyadari betul apa yang berkembang di masyarakat, terjadi satu dis­kursus, penilaian, pendapat para pakar-pakar paham itu mengenai keberadaan menteri ESDM ya.

Lalu?
Nah justru karena pemahaman itulah maka tentu pemerintah akan sangat berhati-hati untuk melakukan suatu penjelasan ke publik.

Apa sikap resmi pemerintah soal dwi-kewarganegaraan itu?
Saat ini saya mendapatkan informasi, kita masih perlu men­dalami masalah itu. Pemerintah masih terus mendalami masalah itu, karena ini masalah yang cukup penting dalam rangka ki­nerja kabinet kerja pemerintahan Jokowi-JK.

Sampai kapan?
Oleh karena itu diharapkan masyarakat bersabar. Masyarakat menyerahkan sepenuhnya ke­pada pendalaman oleh pemer­intah. Pada waktunya pasti akan dijelaskan secara menyeluruh hal-hal yang menyangkut men­teri ESDM itu.

Pendalaman apa lagi?
Pendalaman itu ya dipela­jari dari berbagai aspek, dari berbagai segi. Sehingga pen­jelasan ke masyarakat nanti cukup komprehensif ya, nggak sepotong-sepotong. Sekarang ini kan penjelasannya sepotong-sepotong.

Nanti dijelaskan secara me­nyeluruh supaya masalah ini segera clear, selesai dan kabinet kerja bisa bekerja lebih tenang dalam rangka memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Nah ini baru pendalaman oleh pemerin­tah. Nanti kalau sudah selesai pasti dijelaskan. Suatu saat pen­jelasan ini penting. ***

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya