Berita

Jenderal (Purn) Wiranto/Net

Wawancara

WAWANCARA

Jenderal (Purn) Wiranto: Usaha Terus Dilakukan, Kita Awasi Sandera Dengan Cara-cara Khusus

SELASA, 16 AGUSTUS 2016 | 09:14 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kemarin, 15 Agustus adalah batas waktu terakhir yang diberikan kelompok bersenjata Filipina, Abu Sayyaf un­tuk menyerahkan uang tebusan Rp 60 miliar. Tapi hingga kemarin pula, upaya pembebasan terhadap tujuh anak buah kapal tunda Charles 001 yang disandera sejak 20 Juni itu masih belum jelas.

Pasalnya, hingga detik-detik terakhir deadline yang ditentukan penyandera, belum terlihat upaya konkret dan signifikan yang dilakukan pe­merintah. Ketika ditanyakan, Menko Polhukam Wiranto pun hanya menjawab normatif saja. Keluarga korban bahkan merasa bantuan pemerintah saat ini hanya setengah hati.

"Kan kita sudah sampaikan bahwa sekarang ini usaha-usaha terus dilakukan," ujarnya ketika ditemui Rakyat Merdeka di kantornya.


Wiranto yang ketika itu ten­gah bergegas menuju Istana Negara menemui Presiden Joko Widodo, terlihat lebih banyak menanggapi persoalan Arcandra Tahar. Menteri ESDM itu tengah dihebohkan dengan dwi kewar­ganegaraan yang belakangan bocor ke publik. Arcandra yang mengaku orang Padang asli dikabarkan telah mengantongi paspor Amerika Serikat melalui proses naturalisasi pada Maret 2012. Dia sudah mengucapkan sumpah setia kepada Amerika Serikat. Tadi malam, Arcandra dicopot dari jabatannya sebagai Menteri ESDM.

Berikut penjelasan seleng­kapnya;


Nasib tujuh WNI yang dis­andera oleh pihak Abu Sayyaf, bagaimana sekarang?
Masalah sandera, kan kita sudah sampaikan bahwa seka­rang ini usaha-usaha terus di­lakukan.

Usaha-usaha apa yang di­lakukan?
Baik usaha diplomasi, ker­jasama untuk melakukan suatu langkah-langkah yang lebih tepat mendorong pemerintah Filipina supaya melakukan lang­kah-langkah yang lebih tepat dalam rangka menyelesaikan penculikan kasus itu.

Cuma itu saja?
Tetapi dengan cara-cara lain tetap dilakukan. Ya untuk ba­gaimana intinya adalah bagaima­na penyelamatan teman-teman kita yang sedang disandera itu. Jadi keselamatan sandera itu tetap menjadi suatu acuan utama dan sekarang sedang dilakukan pendekatan itu.

Tapi kan deadline-nya hari ini?
Yang penting adalah bahwa kita selalu mengikuti perkem­bangan teman-teman yang ter­sandera itu dengan cara-cara khusus ya, kerjasama intelijen.

Oh ya, soal dwikewarganegaraan Menteri ESDM Arcandra Tahar yang belakangan bocor ke publik?
Pemerintah menyadari betul apa yang berkembang di masyarakat, terjadi satu dis­kursus, penilaian, pendapat para pakar-pakar paham itu mengenai keberadaan menteri ESDM ya.

Lalu?
Nah justru karena pemahaman itulah maka tentu pemerintah akan sangat berhati-hati untuk melakukan suatu penjelasan ke publik.

Apa sikap resmi pemerintah soal dwi-kewarganegaraan itu?
Saat ini saya mendapatkan informasi, kita masih perlu men­dalami masalah itu. Pemerintah masih terus mendalami masalah itu, karena ini masalah yang cukup penting dalam rangka ki­nerja kabinet kerja pemerintahan Jokowi-JK.

Sampai kapan?
Oleh karena itu diharapkan masyarakat bersabar. Masyarakat menyerahkan sepenuhnya ke­pada pendalaman oleh pemer­intah. Pada waktunya pasti akan dijelaskan secara menyeluruh hal-hal yang menyangkut men­teri ESDM itu.

Pendalaman apa lagi?
Pendalaman itu ya dipela­jari dari berbagai aspek, dari berbagai segi. Sehingga pen­jelasan ke masyarakat nanti cukup komprehensif ya, nggak sepotong-sepotong. Sekarang ini kan penjelasannya sepotong-sepotong.

Nanti dijelaskan secara me­nyeluruh supaya masalah ini segera clear, selesai dan kabinet kerja bisa bekerja lebih tenang dalam rangka memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Nah ini baru pendalaman oleh pemerin­tah. Nanti kalau sudah selesai pasti dijelaskan. Suatu saat pen­jelasan ini penting. ***

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya