Forum Rektor Dan FKPPI Bersama Ketua MPR/Net
. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menerima audiensi Aliansi Kebangsaan Forum Rektor (FRI) dan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) di ruang kerjanya, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (15/8). Dalam pertemuan itu, para akademisi dari sejumlah universitas terkemuka menyerahkan berkas pokok pikiran mengenai haluan negara.
Para rektor diantaranya terdiri dari Universitas Pancasila, Universitas Sebelas Maret, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Hasanuddin, Institut Pertanian Bogor, Universitas Muhammadiyah UHAMKA, Universitas Paramadina, Universitas Cendrawasih Papua dan lain-lain.
Dalam pertemuan tersebut Zulkifli didampingi oleh Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta dan Sekjen MPR RI Ma'ruf Cahyono serta Ketua Badan Pengkajian MPR RI Bambang Sadono.
Di kesempatan tersebut, forum menegaskan Indonesia memerlukan haluan negara yang jelas dalam melakukan pembangunan berkelanjutan untuk jangka panjang.
Sebab para akademisi menilai tidak sedikit visi pemerintah pusat dan daerah tidak saling bersinergi. Tak ayal, pembangunan menjadi tidak merata dan daerah seringkali tertinggal.
"Kita lepas dari haluan negara. Sehingga visi kita belum jelas dan kita belum tahu 10 tahun mendatang akan jadi seperti apa," terang Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo.
Hal senada juga ditimpali oleh Ketua FRI Rochmat Wahab. Menurutnya landasan ekonomi saat ini tidak lagi menerapkan ekonomi Pancasila sehingga program tidak berkesinambungan.
"Ekonomi Pancasila hilang sejak tidak jadi haluan sehingga pembangunan itu tidak ada pegangan. Ekonomi Pancasila itu contohnya keseimbangan antara pusat dan daerah, sekarang tidak ada keseimbangan itu semua digeneralisir oleh pusat," terangnya.
Zulkifli menyampaikan, di MPR sudah disepakati haluan negara sekarang sedang dirumuskan haluan negara seperti apa. Oleh karena itu, sumbangan ide dari FRI dan FKPPI mereka terima dengan baik.
"Saya kira ini bisa jadi landasan utama dan sumber MPR," ujar Zulkifli.
Zulkifli berharap seluruh pihak, termasuk akademisi untuk ikut mengawal proses penyusunan haluan negara. Sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak untuk kepentingan bersama di kemudian hari.
[rus]
