NAMA Walikota Surabaya Tri Rismaharini terus menghiasi rumor politik Jakarta pekan-pekan terakhir ini. Ini tidak lepas dari sinyal-sinyal dari PDIP, partai tempat ia bernaung, yang disebut-sebut bakal mengusungnya dalam Pilkada DKI 2017 mendatang.
Bahkan dari berbagai rumor politik yang berkembang, sudah ada yang menyebutkan bahwa PDIP sudah benar-benar clear mengusung Risma, dengan dalih bahwa selain kinerjanya di Surabaya yang baik, Risma merupakan sosok yang dipandang sepadan untuk melawan calon incumbent, Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok.
Ada pula yang menyebut bahwa PDIP masih melihat-lihat dan menimbang-nimbang secara jeli terlebih dahulu terhadap langkah politik yang diambilnya. Apakah PDIP akan tetap mendukung Ahok dengan "menyerahkan" Djarot Saifullah atau kader lainnya sebagai Cawagub, atau ikut "Asal bukan Ahok (ABA)", dengan mengusung kandidat lain, seperti Tri Rismaharini atau kader PDIP lainnya.
Kebimbangan politik atau barangkali lebih tepat disebut "kehati-hatian" sikap politik PDIP ini membuat publik menunggu, bahkan ada yang kemudian juga memunculkan berbagai spekulasi. Hanya saja yang pasti, pertanyaan publik terbelah ke dua pilihan opsi: Mengusung Risma atau bukan Risma.
Kenapa Risma? Karena secara politik, Risma merupakan kader PDIP yang secara terang-terangan menyatakan siap menjadi "petugas partai". Alasan lainnya karena dibanding kader-kader PDIP lainnya, seperti Djarot ataupun Ganjar Pranowo, Risma lebih unggul secara popularitas dan elektabilitasnya.
Jika memilih Ahok, PDIP harus mengikhlaskan kursi DKI-1 dipegang non-PDIP. Padahal, PDIP tentunya sudah sadar betul jika garis ideologi politik Ahok selama ini tidak jelas dan bahkan cenderung "kutu loncat". Ahok sudah pernah mengenyam politik di "Partai Indonesia Baru", lalu lompat ke Golkar, lalu lompat ke Gerindra. Dari Gerindra, Ahok keluar lagi untuk maju dari kursi calon independen. Namun, lagi-lagi Ahok gagal memenuhi ekspektasi pendukungnya dari jalur independen. Ahok meninggalkan teman Ahok dan memilih jalur partai politik yang kini sudah bulat mengusungnya, yakni Partai Golkar, Hanura, dan Nasdem.
Politik Tuhan ala Risma
Nama Tri Rismaharini terus dikait-kaitkan dengan Pilkada DKI mendatang. Risma pun disebut-sebut telah bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa kali membahas hal ini.
Risma berkali-kali menolak maju di DKI. Ini mengingat masa kepemimpinannya untuk periode kedua di Surabaya masih belum usai. Namun seiring santernya dorongan PDIP agar ia maju Pilgub DKI, Risma mulai pasrah dan memilih menanti 'takdir Tuhan'.
"Kalau ternyata tetap turun (diusung PDIP untuk maju Pilgub DKI 2017) itu ya sudah itu sudah takdir Tuhan, tidak ada siapa pun yang bisa mengalahkan takdir Tuhan," kata Risma saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I PDIP Aceh di Aula Hotel Grand Aceh, Banda Aceh, Sabtu (6/8/2016).
Risma kali ini mencontohkan, dirinya pernah menolak maju Pemilihan Wali Kota Surabaya untuk periode kedua, namun karena dipaksa PDIP dia akhirnya ikut. Meski tanpa kampanye, Risma kembali menang Pilwalkot Surabaya dengan perolehan suara nyaris 90 persen.
Politik "Takdir Tuhan" ala Risma ini menjadi menarik untuk dikaji, karena ia bisa memunculkan beberapa tafsir. Pertama, Risma hendak berpolitik dengan mengedepankan kehendak Ilahi. Dalam terminologi agama, kita mengenal kata "insyaAllah". Kata ini mendapatkan tempat tersendiri dalam Alquran yang menjelaskan bahwa jika seseorang berkehendak untuk melakukan sesuatu esok hari, maka mesti mengucapkan "insya Allah", yang artinya "jika Allah menghendaki". Artinya, apapun niat kita esok hari jika tidak bersamaan dengan kehendak-Nya, hal itu tidak akan terjadi.
Kedua, Risma sadar bahwa politik sangat identik dengan the art of possibilities, yakni seni kemungkinan-kemungkinan. Ia sadar bahwa tidak ada kata final†dalam politik, termasuk dalam penentuan dirinya apakah menjadi Cagub DKI pada Pilkada nanti atau tetap menjadi wali kota Surabaya. Ini tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan PDIP tentang peluang, termasuk kemungkinan (possibility) terpilih jika nanti mengusung calon sendiri. PDIP pasti berpikir jika mengusung kader sendiri tidak untuk kalah atau sekadar berkompetisi, tetapi memenangkan pertarungan. Hal ini tentu membutuhkan survei, analisis, pertimbangan, hingga kebijakan yang matang dari PDIP, terutama dalam hal ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Ketiga, secara politik, Risma menyadari bahwa langkah politiknya sangat ditentukan policy Megawati sebagai nahkoda PDIP. Untuk hal ini, Risma selama ini selalu patuh pada sikap partai, termasuk mengakui jika dirinya merupakan "petugas partai". Oleh karenanya, Risma seolah hendak menegaskan bahwa budaya "kacang tidak lupa kulitnya" itu juga berlaku dalam politik. Tentu hal ini tetap memerhatikan koridor-koridor policy bahwa partai politik memiliki peran utama di antaranya sebagai "contract with people" seperti kata Truman. Artinya jika kebijakan parpol tidak berseberangan dengan kepentingan rakyat, Risma harus mematuhinya.
High Politics
Jika menelaah lebih dalam makna "takdir Tuhan" dalam politik ini, kita akan mudah menangkap substansi politik yang tidak hanya identik dengan "who get what, when, and how", sebagaimana terminologi Harold Lasswell. Politik juga tidak hanya dipahami sebagai cara-cara kotor yang selama ini dipikirkan banyak orang, apalagi memahami politik dengan pandangan sarkastik bahwa politik itu najis.
Bila kita mau jujur, semua sektor kehidupan itu tak ada yang bisa dipisahkan dari politik. Bahkan agama merupakan politik, dan para nabi merupakan politik-politikus sejati. Ketika Nabi menyampaikan dakwah-dakwah pembebasan misalnya, mereka sejatinya tengah berpolitik. Namun politik dalam perspektif mereka adalah suci, sehingga tidak boleh dinodai dengan cara-cara yang tidak suci. Inilah yang hari ini kita kenal sebagai "high politics", lawan dari "low politics".
Low politics merupakan cara-cara berpolitik yang banyak dipraktikkan politisi-politisi kita hari-hari ini. Tak peduli cara yang ditempuh kotor atau culas, asal tujuan mereka tercapai. Dari sini lalu muncul pandangan bahwa politik itu kotor, kejam, culas, bohong, dan identik dengan keburukan-keburukan lainnya. Tidak ada lagi penghargaan tidak nilai-nilai politik (political values). Model politik semacam ini sering dikenal dengan politik menghalalkan segala cara†yang banyak dirujukkan pada Niccolo Machiavelli, meskipun sebenarnya pemikiran ini diinspirasi oleh pemikiran politik Ibnu Khaldun.
Dalam politik hari ini juga disebut "tidak ada lawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi". Fenomena ini betul-betul terjadi dalam politik kita. Bahkan untuk sekadar menyebut contoh, langkah politik Ahok yang akhirnya memilih maju lewat jalur politik dalam Pilgub DKI dan meninggalkan pendukungnya, TemanAhok yang sudah bersusah-susah mengumpulkan satu juta KTP, juga merupakan bagian dari fenomena politik yang tidak terpuji. Dari sini kemudian orang memahami bahwa politik lebih sangat identik dengan kata bohong dan ingkar janji. Wallahu a'lam bisshawab
.[***]
Moh. IlyasAlumnus Pascasarjana Politik Universitas Indonesia
Pendiri Language Center (Arabic & English) di PP. Bustanul Ulum, Mlokorejo, Puger, Jember
