Effendi Muara Sakti Simbolon: Saat Ini Lagi Ngetren Posisi Ujug-ujug, Besok

Mungkin Saja Dokter Gigi Jadi Panglima TNI Sejumlah politisi PDI Perjuangan di Senayan, khususnya di Komisi I DPR terus mendesak pergantian Kepala BIN yang kini ditempati Letjen (Purn) Sutiyoso. Rencana per­gantian itu kabarnya juga sudah direstui Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
 
Belakangan beredar rumor, ternyata derasnya desakan untuk mengganti Sutiyoso lantaran di­picu keberhasilan BIN menang­kap dua koruptor yang sudah puluhan tahun buron yakni; Toto Ari Prabowo yang ditangkap di Kamboja dan Samadikun di Cina. Usut punya usut, kabarnya salah seorang dari koruptor itu merupakan saudara dekat salah seorang politisi PDI Perjuangan di Senayan. Dari situ makanya desakan untuk mengganti Bang Yos- sapaan akrab Sutiyoso, makin besar didorong oleh poli­tisi banteng moncong putih.

Berbeda dengan rekan seper­juangannya, Effendi Simbolon, anggota Komisi I asal PDI Perjuangan justru menolak wa­cana pergantian Bang Yos. Dia mengatakan, tak ada alasan untuk mengganti Bang Yos. Berikut penuturan alasan Effendi Simbolon mengapa dia tak ikut latah mendorong wacana pergantian Kepala BIN;

Anda kok justru mendu­kung Sutiyoso, kenapa?
Ya saya tentu dari sudut pandang objektif ya, prestasi dari seorang Letnan Jenderal Sutiyoso itu memang memberi konstribusi yang cukup besar bagi stabilitas politik, ekonomi dan sosial. Dia mumpuni, gitu ya. Sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi)-nya.

Selain itu?
Saya melihat ketika Jokowi memilih Letnan Jenderal Sutiyoso sebagai (Kepala BIN) itu, kompetensi tentu kan menjadi salah satu ukuran, selain kema­panan pengalaman beliau dalam pengabdiannya. Itu yang saya kira sesuai dengan apa yang di­hasilkan dalam memimpin.

Mungkin dalam bebera­pa peristiwa aksi terorisme Sutiyoso dinilai kecolongan, sehingga muncul dorongan untuk diganti?
Saya kira tidak ada istilah kecolongan, kalau melihat dari tupoksinya ya dan kewenangan yang diberikan undang-undang. Misalnya seperti dalam men­gatasi masalah separatis, yang saya lihat masih ada di belahan wilayah, contoh misalnya yang terakhir saja, yang di Aceh.

Tapi upaya Sutiyoso dalam hal itu juga mendapat banyak kritikan?
Terlepas dari adanya pole­mik, tapi upaya dari terobosan Pak Sutiyoso itu saya kira atas sepengetahuan dan arahan dari Presiden. Berhasilnya kembali kelompok bersenjata menjadi rakyat biasa dengan permintaan amnesti. Kemudian membantu kementerian Keuangan atau Dirjen Pajak dalam menggiring wajib pajak yang mbalelo dan lain sebagainya. Bahu membahu dalam optimalisasi penghasilan kita dari pajak. Lepas dari tax amnesty ini diundangkan ya. Juga pada gerakan-gerakan lainnya, baik yang ada di Poso, Papua, dan banyak di tempat-tempat lainnya.Itu (dilakukan) dengan keterbatasan SDM BIN, saya kira tidak sesuai dengan idealnya ya. Dengan anggaran yang terbatas. Berbeda dengan ketikan BIN za­man orde baru sampai awal-awal reformasi yang bisa dalam tanda petik bisa menggunakan uang pa­jak dulu ya. Hanya keterbatasan SDM, keterbatasan jumlah, kalau kualitas cukup baik ya.

Infonya Sutiyoso akan di­ganti dengan Komjen Budi Gunawan (BG). Apakah BG lebih baik dari Sutiyoso?
Saya tidak pada posisi mem­banding-bandingkan. Nggak perlu. Saya hanya sebatas apa yang saya ketahui di Komisi I yang membidangi atau mengon­trol fungsi BIN. Saya juga tidak melihat, pergantian akan diganti siapa. Saya objektif, fokus ketika BIN ini dipimpin Sutiyoso. Saya bukan membela, saya menyam­paikan apa yang saya lihat.

Sebenarnya seberapa kuat tekanan di Komisi I untuk mendorong pergantian Kepala BIN ini?
Saya tidak tahu ada seberapa banyak, juga nggak nangkap-nangkap sinyal itu. Yang saya sampaikan ini apa yang saya tahu. Nggak ada kedekatan apa-apa.

Mungkinkah isu pergantian ini muncul lantaran adanya kesalahan fatal yang pernah di­lakukan Kepala BIN. Makanya didesak untuk diganti?
Nggak ada. Justru lebih ban­yak hal-hal yang menonjolnya. Dia melakukan pendekatan jauh sebelum terjadinya kejadian. Walaupun dalam kewenangannya dia tidak bisa melakukan penah­anan, seperti apa yang terjadi di berbagai belahan dunia. Dengan kewenangan yang terbatas, SDM yang terbatas, dan anggaran yang terbatas, saya kira sudah syukur Alhamdulillah mempunyai lem­baga BIN yang seperti itu. Mau seperti apa lagi. Saya tidak mau membanding-bandingkan. Tentu kalau membandingkan dengan yang sebelumnya saya kira wajar. Tapi kalau membandingkan den­gan yang akan datang, gimana tahu. Wallahu'alam.

Tapi apakah keliru jika Presiden Jokowi mengganti Sutiyoso?
Di Indonesia ini memang lagi ngetren posisi ujug-ujug. Besok-besok dokter gigi jadi panglima TNI, misalnya. Bisa jadi, ujug-ujug. Ini harus dikembalikan pada pakemnya. Harus ada rekam jejak yang sesuai. Kita ini kan pe­nyelenggara negara, bukan pemilik negara. Ini semuanya serahkan kepada Presiden, memangnya Presiden yang punya negara. Nggak ada... Yang punya negara ini kita semua. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Kok kayak meng­kultuskan seperti negara kerajaan. Harus jelas, seluruh (pemilihan) penyelenggara negara harus melalui prosedur yang transparan dan melalui good governance yang meritrokrasi. ***